SERANG – Sejumlah tokoh mayarakat Provinsi Banten angkat bicara terkait rencana Gubernur Banten Rano Karno memberhentikan Kurdi Matin sebagai Seretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten.

Salah satu tokoh masyarakat Banten KH Matin Syarkowi mempertanyakan alasan sebenarnya Rano Karno mengambil kebijakan tersebut. “Jika alasan karena kasus video, itu kan masih dalam proses hukum, harusnya sebagai gubernur bisa menghormati proses hukum,” kata Matin, Kamis (27/8/2015).
Matin pun menilai alasan Rano yang diungkapkan di sejumlah media tidak berdasar, di mana Rano beralasan video tersebut telah membuat kegaduhan di masyarakat. “Masyarakat tidak gaduh, hanya orang tertentu yang memanfaatkan kasus video tersebut untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Matin pun menilai langkah Rano tersebut melanggar undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), undang-undang yang dilanggar terkait batasan waktu pejabat struktural bisa dievaluasi. “Dalam aturannya kan setelah dua tahun menjabat, kalau pun ada kesalahan yang fatal, apa kesalahannya,” kata Matin.
Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya, Embay Mulya Syarif mengingatkan masyarakat jangan terbawa kegaduhan atau memperkeruh hal ini. “Sebetulnya peragantian pejabat itu hal biasa, yang dipersoalkan adalah alasannya. Jika memang dianggap salah dan melanggar ASN, PTUN-kan saja,” kata Embay. (Bayu)