Angka Kemiskinan di Banten Naik

SERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten kembali merilis angka kemiskinan di Banten ‎hingga Maret 2017 atau satu bulan setelah Pilgub Banten 15 Februari lalu. Hasilnya, warga miskin di Banten bertambah dibanding tahun 2016.

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) hingga Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten ‎sebesar 5,45 persen atau naik 0,09 persen dibanding September 2016 yang mencapai 5,36 persen. “Angka kemiskinan di Banten pada enam bulan lalu atau September 2016 sempat turun 0,06 persen dibanding Maret 2016‎, namun Maret 2017 kembali naik hingga 0,09 persen,” kata Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Soebeno saat merilis angka kemiskinan Provinsi Banten hingga Maret 2017 di kantor BPS, Senin (17/7).

Agoes memaparkan, kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,09 persen sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,3 ribu orang. Bila Maret 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 658,1 ribu orang atau 5,42 persen, September 2016 turun menjadi 657,74 ribu orang atau 5,36 persen. Maret 2017 kembali naik menjadi 675,04 ribu orang atau 5,45 persen. “Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 menjadi 7,61 pada Maret 2017,” ungkapnya.

Agoes melanjutkan, ‎jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah 10,9 ribu orang (dari 380,16 ribu orang pada September 2016 menjadi 391,06 ribu orang pada Maret 2017). Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 6,4 ribu orang dari 277,58 ribu orang pada September 2016 menjadi 284,00 ribu orang pada Maret 2017. “Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2017, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan tercatat sebesar 70,47 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 70,29 persen,” tambah Agoes.

Lima komoditas makanan dan non-makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan. Komoditas makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan mi instan. Sedangkan satu komoditas makanan yang berbeda adalah daging ayam ras di perkotaan dan kopi bubuk dan kopi instan (saset) di perdesaan. Biaya perumahan, bensin, pendidikan, listrik, angkutan (perkotaan), dan pakaian jadi perempuan dewasa (perdesaan) adalah lima komoditas non-makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan.

Pada periode September 2016-Maret 2017, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), keduanya meningkat. Menurut Agoes, hal itu mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin melebar.

Pada September 2016 lalu, BPS Banten‎ mencatat jumlah penduduk miskin di Banten masih terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,32 persen. Sedangkan di perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, yakni 4,49 persen. Namun begitu, penurunan kemiskinan lebih cepat di perdesaan dibandingkan perkotaan. Selama periode Maret-September 2016, perdesaan mengalami penurunan tingkat kemiskinan 0,13 poin sementara di perkotaan hanya 0,02 poin. Meskipun angka kemiskinan menurun pada September tahun lalu, tapi garis kemiskinan di Banten mengalami kenaikan 1,47 persen menjadi Rp373.365 per kapita per bulan.

Meningkatnya angka kemiskinan di Banten menjadi tantangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Saat pilgub lalu, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy ‎telah menyiapkan visi misi pembangunan Banten dalam lima tahun ke depan. Visi yang akan diwujudkan keduanya, yakni Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah.

Untuk mencapai visi tersebut, keduanya merumuskan lima misi, yaitu dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas; meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas; dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dalam pidato pertamanya di DPRD Banten, pertengahan Mei, Gubernur Wahidin Halim mengatakan jika Provinsi Banten merupakan daerah yang sudah sepatutnya mampu menyejahterakan masyarakatnya. “Terbentuknya Provinsi Banten, 17 tahun lalu. Telah memberikan catatan bagi otonomi daerah‎ yang telah dirintis oleh Gubernur Joko Munandar, Ratu Atut, dan Rano Karno. Paling tidak, lepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, mereka telah melakukan yang terbaik untuk memajukan Banten. Untuk mewujudkan visi dan misi dan menyejahterakan masyarakat Banten lima tahun ke depan, kami membutuhkan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan rakyat Banten, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Wahidin.

Berdasarkan catatan Radar Banten, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun lalu juga merilis data, dari ‎1.542 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Banten, 27 desa/kelurahan termasuk dalam daerah tertinggal dan paling miskin dibanding desa/kelurahan lainnya dengan jumlah 28.802 kepala keluarga (KK) atau sekira 119.791 jiwa. (Deni S/RBG)