TANGERANG – Untuk mengatisipasi pelanggaran kode etik saat pemilihan kepala daerah (pikada) serentak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia mengumpulkan seluruh penyelenggara pilkada di Provinsi Banten, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) di Graha Widya Bhakti Puspitek, Kompleks Puspitek, Jl Raya Puspitek, Tangerang Selatan, Sabtu (29/8/2015).

Menurut anggota DKPP Valina Singka Subekti, dikumpulkannya seluruh penyenggara pilkada ini untuk mensosialisasikan kode etik penyelenggara jelang pilkada di empat kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“yang datang pada agenda hari ini diantaranya KPU dan Bawaslu Provinsi Banten, KPU dan Panwaslu dari empat kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada 2015, diantaranya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Tangsel, dan Kota Cilegon,” kata Valina.

Valina mengatakan, dengan sosialisasi ini DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggara pilkada di Banten dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga terwujud pilkada yang berintegritas.

Ia menambahkan, penyelenggaraan Pilkada sangat rentan terjadi masalah, untuk itu penyelenggara harus ekstra hati-hati dengan penyelenggaraan pilkada. Masalah semakin rentan terjadi pada tahun ini mengingat tahun ini merupakan tahun pertama penyelenggaraan pilkada serentak.

“Kemudian, kompetisi pilkada jauh lebih keras dibandingkan dengan pemilu lainnya, hal ini tidak lepas karena biaya yang diekluarkan oleh kandidat,” pungkas Valina.

Untuk itu penyelenggara pemilu tidak boleh masuk dalam kepentingan apapun, harus bersikap netral, mandiri dan imparsial. (Bayu)
BAGIKAN