CILEGON – Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cilegon Andi Seto menyesalkan dikeluarkannya surat rekomendasi Walikota Cilegon yang mengusulkan prosentase angka Upah Minimun Sektoral Kota (UMKS) Cilegon 2015 ke Plt Gubernur Banten.
Menurutnya angka prosentase yang diusulkan itu dirasakan masih berat bagi kalangan usaha dengan iklim usaha yang terjadi saat ini. “Kalau kemampuan perusahaan itu sebenarnya hanya di angka Rp50 ribu. Itupun hanya berlaku untuk kelompok satu. Karena mengingat tahun ini kenaikan UMK sudah tinggi, belum lagi biaya lain yang harus dikeluarkan perusahaan seperti BPJS dan lainnya, juga kondisi ekonomi global saat ini,” katanya usai mengikuti pertemuan antara Walikota, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon, buruh dan kalangan usaha di ruang rapat Walikota, Kamis (7/5/2015).

Ia mengaku tidak dapat berbuat banyak pasca dikeluarkannya rekomendasi itu, dan melihat rekomendasi itu sebagai hasil akhir ketika tidak terjadi kesepakatan. “Kami tidak mengingkari upah sektoral, karena memang amanat undang-undang. Keinginan kami, upah sektoral itu diberlakukan dulu untuk kelompok kerja permanen, baru menyusul bagi (buruh-red) yang kontrak,” harapnya.

Dalam surat rekomendasi itupun turut menetapkan kelompok kerja buruh. Seperti kelompok satu yang meliputi industri kimia, logam, mesin dan perlengkapan, konstruksi khusus dan lainnya. Kelompok dua meliputi industri bahan makanan, kayu dan pergudangan dan lainnya, kelompok tiga yang meliputi industri percetakan, telekomunikasi, real estate, asuransi, jasa kesehatan manusia, jasa ketenagakerjaan dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Cilegon Erwin Harahap menuturkan, setelah ditandatangani Walikota, surat rekomendasi itu akan secepatnya dilayangkan pihaknya ke Pemprov Banten. “Setelah ditandatangani, distempel dan diberi nomor surat, akan langsung kita antarkan. Hari ini juga, melalui Disnker Provinsi dan ditujukan ke Plt Gubernur Banten,” katanya.

Terkait kenaikan UMKS itu sendiri, kata dia, Pemerintah telah memilih jalan yang seadil-adilnya dan tidak memberatkan salah satu pihak. (Devi Krisna)