SERANG – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron mengungkapkan, empat kabupaten/kota di Provinsi Banten yang mengikuti Pilkada serentak rawan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan money politic. Adapun keempat kabupaten/kota tersebut yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

“Sebetulnya bukan hanya daerah-daerah di Provinsi Banten yang rawan pelanggaran ASN dan money politic, tapi juga di beberapa daerah lainnya, karena ada sekitar 200 daerah yang tahun ini menyelenggarakan pilkada,” kata Daniel saat ditemui di KPU Provinsi Banten, Selasa (8/9/2015).

Lanjut Daniel, ASN yang ikut berkampanye baik melibatkan diri atau dilibatkan akan diancam dengan sejumlah sanksi. “Sanksi yang terberat adalah pemecatan ASN tersebut,” kata Daniel.
Menurut Daniel, sanksi tersebut sudah disepakati oleh pemerintah pusat seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Bawaslu dan KPU RI.
Untuk mengatisipasi pelanggaran ini, Bawaslu RI berharap agar penyelengara pilkada memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. “Penyelenggara pilkada di daerah meruapakan kepanjangan tangan dari penyelenggara pusat, untuk itu penegakan aturan tersebut bergantung pada penyelenggara pilkada di masing-masing daerah,” kara Daniel. (Bayu)