Atlet renang Kota Tangerang pada pekan olahrag.

TANGERANG – Pengelolaan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi berdampak pada pembinaan atlet berprestasi di Banten. Ini terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017 yang berpotensi membuat atlet pelajar Banten telantar tak mendapat masuk sekolah negeri.

Setidaknya perasaan was-was ini dialami 54 atlet pelajar Kota Tangerang yang mengikuti PPDB melalui jalur prestasi. Ke-54 atlet tersebut menunggu pengumuman PPDB yang akan dilangsungkan hari ini.

Perasaan was-was terjadi dikemukakan Hadi Rusman, Ketua Umum KONI Kota Tangerang, yang banyak menerima keluhan atlet dan orang tua atlet pelajar berprestasi karena adanya perbedaan pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan PPDB tahun ini.

Diterangkan Hadi, PPDB kali ini membuka tiga kategori penerimaan yakni jalur umum, jalur prestasi, dan jalur pra sejahtera dan masyarakat sekitar sekolah. Untuk ketiga jalur tersebut ada perbedaan persentase yang cukup besar. Untuk jalur umum penerimaan sebesar 70 persen dari daya tampung, untuk jalur prestasi penerimaan siswa sebesar 10 persen, dan 20 persen sisanya untuk siswa pra sejahtera dan warga sekitar lingkungan sekolah.

“Untuk jalur prestasi dibagi 5 persen buat pelajar berprestasi non akademik seperti olahraga, seni dan agama, 5 persen buat siswa berprestasi akademik. Kalau hitung-hitungan ini masih kita terima, tapi petunjuk pelaksanaannya dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang bikin kami ketar-ketir,” ungkap pria yang akrab disapa Hadi tersebut.

Kata Hadi, atlet yang lolos jalur prestasi nonakademik diadu kembali peringkat dan nilainya dengan siswa umum yang kuota penerimaannya 70 persen. Ini diyakini Hadi membuat peringkat atlet pelajar berprestasi akan kalah dibanding siswa umum.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Tangerang Heru Minwardiani perhitungan dalam juklak PPDB jalur prestasi dinilai kurang fair dan tak melihat asas keadilan. “Kami mempertanyakan kenapa nilai peraih medali emas PON dan Kejurnas lebih sedikit dibanding nilai atlet juata O2SN. Kami kira tidak adil buat atlet pelajar yang sukses meraih medali di PON dan Kejurnas,” jelas Heru.

Selain penilaian dan kuota, Heru yang juga pengajar di salah satu SMA di Kota Tangerang menilai peran Bapopsi (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia) Provinsi Banten harus dioptimalkan terkait munculnya masalah ini. Ini untuk mengantisipasi kedepan masalah serupa tak terjadi. (Aris Maulansayah)