CILEGON – Minimnya pemahaman pelaku usaha terkait jasa ekspor impor hewan dan tanaman menjadi perhatian untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Cilegon dalam dialog interaktif Komitmen dan Kesepahaman Petugas Karantina dengan pengguna jasa (stakeholder) di Hotel The Royale Krakatau, Senin (1/9/2014).

Kepala BKP Kelas II Cilegon Bambang Haryanto menyebutkan, upaya tersebut sekaligus untuk mengkaji berbagai persolan yang selama ini menjadi kendala pelaku usaha dalam menjalani usahanya. “Kita harapkan dari kegiatan ini bisa memunculkan permasalahan terkait pelayanan kita selama ini dan mencarikan solusinya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pada proses ekspor kayu palet yang sempat mendapatkan komplain oleh negara penerima karena kayu palet yang mereka terima diketahui tidak melalui pemeriksaan BKP maupun pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan fumigasi atau pengendalian. “Ketentuan tentang kayu palet itu sudah menjadi mandat internasional. Dalam kayu palet yang kita ekspor itu terdapat serangga, cicak, dan lain sebagainya. Sehingga mendapatkan komplain, untuk itu kita harus perbaiki cara-cara pelayanannya agar pelaku usaha ini juga tidak dirugikan,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Sub Bidang Keamanan Hayati dan Nabati Impor BKP Pusat Ridwan Alaidrus menyebutkan, pemahaman itu sangat penting mengingat adanya kebijakan dari negara penerima yang dapat menolak produk yang diekspor dan akan memberikan sanksi dan denda kepada pengekspor. “Untuk menjadikan produk kayu palet itu aman, yaitu dengan melakukan heat treatment dan fumigasi di ruang kedap udara dan diberikan gas beracun selama 24 jam. Barulah dikatakan layak ekspor,” terangnya. (Devi Krisna)

BAGIKAN