Bantaran Irigasi Sungai Ciujung Marak Bangunan Liar

SERANG – Sepanjang bantaran irigasi Sungai Ciujung dilaporkan marak bangunan liar, mencapai ratusan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang menyatakan akan segera menertibkan bangunan ilegal tersebut.

Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Hulaeli Asyikin mengaku, sudah menerima laporan soal maraknya bangunan liar di bantaran irigasi Sungai Ciujung. Bahkan, pihaknya sudah menerima permintaan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) untuk menertibkan ratusan bangunan liar tersebut. “Soalnya, akan ada proyek normalisasi saluran irigasi. Jadi, bangunan liar itu dalam waktu dekat segera kami tertibkan,” tegas Hulaeli saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Kitapa, Tamansari, Kota Serang, Selasa (5/12).

Saat ini, kata Hulaeli, pihaknya masih menunggu hasil pendataan dari BBWSC3. Sementara berdasarkan pantauannya, ada ratusan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik BBWSC3. Bangunan liar itu melanggar aturan karena tidak memiliki izin. “Jelas melanggar karena tidak punya IMB (izin mendirikan bangunan),” ujar pria berbadan tegap dan berkumis tebal itu.

Proses penertiban, kata Hulaeli, akan dilakukan setelah pihaknya melayangkan surat pemberitahuan dari BBWSC3 dan Dinas Satpol PP kepada pemilik bangunan liar. Jika pemberitahuan tidak diindahkan, pihaknya akan melayangkan surat teguran sebelum ditertibkan. “Teguran pertama tujuh kali, kedua tiga kali, ketiga tiga kali. Kalau tetap tidak diindahkan, terpaksa kita eksekusi,” tegas mantan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) itu.

Sebelumnya, Kepala BBWSC3 Tris Raditian mengungkapkan, pihaknya akan melakukan normalisasi aliran irigasi Sungai Ciujung Barat. Pemerintah pusat sudah menganggarkan Rp300 miliar untuk rencana normalisasi itu. “Kemungkinan 70 persen akan dibongkar semua,” ungkapnya.

Dalam proses normalisasi, lanjutnya, BBWSC3 akan meminta bantuan Pemkab Serang untuk menertibkan bangunan liar di sepanjang bantaran irigasi. Kalau tidak, akan menyulitkan proses normalisasi. “Proyek ini akan dilakukan selama tiga tahun, dimulai akhir tahun ini,” pungkasnya. (Rozak/RBG)

BAGIKAN