Menpan RB Yuddy Crisnandi

SERANG – Organisasi masyarakat Banten Freedom mendukung pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandy pada diskusi kemarin di Kota Cilegon. Pada diskusi tersebut, Yuddy menyarankan agar Gubernur Banten melakukan perombakan secara radikal.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Banten Freedom Usep Mujani mengatakan, saran itu keluar akibat kesalahan yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta selaku ketua Baperjakat terhadap UU Aparatur Sipil Negera (ASN) dan peraturan pemerintah.

“Misalnya, hasil investigasi kami seharusnya ada tiga pejabat eselon dua yang dilakukan demosi atau turun jabatan. Namun hanya satu yang diturunkan jabatannya. Padahal jelas dua pejabat lainnya tidak sesuai dengan UU ASN dan PP. Seperti Kumasyadi (Kepala Biro Pemerintahan), pada saat menduduki eselon dua dia tidak dilakukan lelang jabatan (open bidding) padahal seharusnya dilakukan,” papar Usep melalui siaran pers yang dikirimkan ke Radar Banten Online, Minggu (24/1/2016).

Dugaan kesalahan atau pelanggaran lainnya terletak pada lelang jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten Widodo Hadi. Menurutnya, keputusan untuk lelang jabatan Widodo tidak sesuai dengan UU ASN terutama pasal 116.

“Waktu itu kan belum satu tahun (Widodo) menduduki kepala DBMTR, seharusnya tidak dilakukan lelang jabatan. Kemudian pada saat rotasi dan mutasi serta promosi pejabat terutama eselon tiga dan empat, sepertinya Baperjakat tidak melakukan penilaian kinerja terhadap calon pejabat. Hal ini bisa kita lihat, pelantikan eselon dua pada Rabu lalu dan pelantikan eselon tiga dan empat pada hari Jumat, artinya ada jeda waktu satu hari untuk melakukan penilaian. Pertanyaannya apakah cukup satu hari Baperjakat melakukan penilaian kinerja setiap personal yang banyaknya mencapai 200 lebih orang? Ini sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal,” paparnya.

Usep menambahkan, dengan melihat hal tersebut, Banten Freedom berharap kepada MenPAN RB untuk dapat menegur Sekda Banten agar tidak main-main dalam menentukan kebijakan.

“Terutama dia sebagai Ketua Baperjakat, serta dapat mencapai tujuan clean and good governance untuk Provinsi Banten,” ujarnya.

Sebelumny, seperti yang telah diberitakan Radar Banten Online, nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada 2014 menjadi 51,72 tahun lalu. “Ini harus menjadi catatan yang penting bagi gubernur dan seluruh jajaran birokrasi karena yang dinilai bukan hanya gubernur. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sistem birokrasi, tata kelola dan tata kerja pemerintahannya,” ucap dia. (Bayu)