SERANG – Kepala Biro Perlengakan dan Aset Pemerintah Provinsi Banten Djoko Sumarsono mengaku mendapatkan instruksi dari Gubernur Banten Rano Karno untuk mendata mobil dinas (mobdin) di lingkungan Pemprov Banten, Senin (7/9/2015).

“Tadi setelah melakukan pertemuan, Bapak (Rano Karno) menegaskan minggu ini pendataan harus dilakukan,” kata Sumarsono.

Adapun elemen pendataan yang dilakukan yaitu terkait jumlah kendaraan, tahun pembelian, merek, kondisi. “Kenapa merek pun didata untuk mengetahui cc-nya, karena setiap eselon mempunyai ketentuan jumlah cc untuk kendaraan dinasnya,” kata Djoko.

Djoko menambahkan, pendataan aset ini dilakukan dalam rangka penataan aset daerah. Menurutnya, penataan ini perlu dilakukan untuk menunjang pemerintahan.

“Bukan hanya sistem keuangan saja yang harus dipikirkan, sebagai objek dari pelaporan, penataan aset penting dilakukan,” ujar Djoko.

Sedangkan terkait dua mobdin Humas yang rusak akibat aksi unjuk rasa pada Sabtu (5/9/2015) lalu, pihaknya akan segera melakukan perbaikan terhadap kedua mobdin tersebut. “Kalau mobil Dishubkominfo dan mobil lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD karena setiap SKPD punya biaya perawatan, kecuali yang berada pada lingkungan Setda,” katanya. (Bayu)
BAGIKAN