Buang Predikat Tertinggal, WH Minta ASN Benahi Pelayanan

SENYUM: Gubernur Wahidin Halim didampingi Wagub Andika Hazrumy tersenyum sambil menyapa para ASN usai memimpin apel peringatan Hari Kesadaran Nasional dan peringatan Hari Otda ke-21 di halaman Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Kota Serang, Rabu (17/5). FOTO: QODRAT/RADAR BANTEN

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin apel perdana pada peringatan Hari Kesadaran Nasional dan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-21 di Lapangan Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (17/5) pagi sekira pukul 07.30 WIB.

Pada kesempatan ini WH menyampaikan, dengan otonomi daerah bagaimana pemerintah daerah bisa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan perekonomian daerah. “Karena itu marilah, saya dan Andika sudah sepakat bahwa kita akan berlomba-lomba untuk membangun kebaikan membangun Banten,” ujarnya.

Dengan pengelolaan otonomi daerah yang mumpuni, WH menginginkan agar ke depan Provinsi Banten tidak selalu tercitrakan sebagai daerah tertinggal. “Kita tidak mau lagi punya predikat daerah yang tertinggal, terbelakang. Karena sesunguhnya Banten bukan daerah tertinggal. Banten adalah masyarakat yang maju dan berakhlakul karimah,” sambung mantan Walikota Tangerang dua periode ini.

Untuk mewujudkan hal ini, WH menekankan kepada para aparatur sipil negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten, untuk melakukan evaluasi kinerja dan pembenahan pelayananan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan usulan dari berbagai daerah atas otonomi yang diberikan kepada daerah.

Menurut WH, ketika otonomi diberikan maka menjadi tantangan bagi daerah untuk mengelola secara baik setiap program kerja. Baik dari aspek politik atau aspek pembangunan bagi masyarakat. “Tantangan bagi kita sekarang, sanggupkah kita melaksanakan otonomi daerah untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat kita,” tutur Wahidin.

WH menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang harus diwujudkan bersama-dalam memberikan pelayanan masyarakat. Yakni, mendudukkan peran pemerintahan sebagai fasilitator, pengarah, pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan yang berorientasi kepentingan masyarakat.

Di atas mimbar, WH juga mengingatkan ASN harus mampu meningkatkan kemampuan dan pemahaman diri terhadap setiap peraturan. Ini dilakukan agar pelayanan dapat terwujud secara baik. “Kita dibiayai oleh negara apakah sudah melaksanakan tanggung jawab? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, apalagi korupsi yang menggerogoti APBD, hak mereka (rakyat) jangan diganggu, karena hak kita sudah ada, gaji dan tunjangan,” tegas WH.

Oleh karena itu, WH menambahkan, agar semua ASN harus jadi pelayan yang bersahaja dan ikhlas. “Kita itu pelayan buka dilayani, kita lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan sudah diatur. Sekarang kita tinggalkan masa lalu, kita bersama-sama bersatu, bekerja untuk rakyat kita,” katanya.

Menurutnya, sebagai aparatur negara harus melayani masyarakat dengan baik, sunguh-sunguh, adil dan tanpa diskriminasi. “Kita tentu tidak akan membiarkan rakyat Banten sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ini merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Banten untuk menyejahterakan mereka,” ujar Wahidin.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menambahkan, bersama Gubernur telah menyampaikan beberapa evaluasi atas hasil kegiatan yang dilakukan OPD. “Saat rapat awal saya dengan Pak Wahidin sudah mengevaluasi. Kita cek satu per satu program yang dilaksanakan,” katanya.

Bahkan, untuk pengawasan pihaknya akan melakukan penguatan terhadap fungsi Inspektorat. “Saya dan Pak Wahidin sepakat menguatkan Inspektorat untuk mengawal perencanaan penganggaran dan lain-lain. Karena kami menginginkan perangkat OPD ini bisa memaksimalkan perannya untuk masyarakat,” katanya.

Bersama WH, Andika mengatakan, memberikan keleluasaan kepada masing-masing kepala OPD untuk melakukan improvisasi dan inovasi dalam melaksanakan program. “Kami menginginkan OPD ini memliki inovasi, jangan takut melakukan inovasi untuk kebaikan pelayanan dengan masyarakat,” ujarnya.

Dicontohkannya, pelaksanaan program berbasis teknologi informasi agar lebih mempermudah prosesnya. “Prinsipnya, inovasi yang dilakukan masing-masing OPD dalam rangka untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang bisa memberikan kenyamanan dan program yang dilaksanakan dapat tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat,” sambung mantan anggota DPR RI ini.

Didampingi Wakil Gubernur Banten, Sekda Banten Ranta Suharta, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Engkos Kosasih Samanhudi, Wahidin menutup apel dengan menyerahkan penghargaan kepada peserta lomba literasi pendidikan khusus tingkat Provinsi Banten dan lomba South East Asian Junior di Thailand 2017. Termasuk penghargaan bagi peserta pertukaran pemuda antar negara, peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Banten, atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional dan internasional Provinsi Banten serta Paskibraka tingkat nasional utusan Provinsi Banten.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menilai, permintaan tersebut menunjukkan jika Gubernur Banten sudah mendeteksi persoalan pada setiap OPD. “Karena tidak mungkin memerintahkan OPD kalau pelayanan belum baik. Artinya, Pak Gubernur sudah mendeteksi pelayanan di Banten sekarang yang perlu dioptimalkan,” ujarnya.

Asep sependapat jika OPD harus memiliki inovasi untuk menjalankan program. Termasuk, langkah untuk menarik dana alokasi khusus yang dianggarkan pada APBN. “Termasuk DAK juga harus ditarik ke Banten untuk pembangunan. Ketika Banten punya kedekatan dengan ibukota, ini harus menjadi keuntungan, apalagi kita banyak potensi yang bisa dikembangkan,” ujarnya. (Supriyono/Radar Banten)