Cegah Korupsi Bansos, Pemprov Gulirkan Kartu Multiguna

Gubernur Banten Wahidin Halim.

SERANG – Pemprov Banten merancang akan menggulirkan kartu multiguna bagi penerima program bantuan sosial (bansos). Kartu itu didesain untuk mencegah penyalahgunaan pendistribusian bantuan tersebut.

Gubernur Banten Wahidin Halim membenarkan informasi tersebut. “Kita memang ada merancang kartu multiguna. Gunanya untuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan. Kalau bisa, transportasi yang murah orang datang dengan kartu itu,” katanya usai menghadiri paripurna pandangan fraksi-fraksi tentang usulan empat raperda di gedung DPRD Banten.

Ditanya apakah juga akan digunakan untuk program kesehatan gratis berbasis kartu tanda penduduk (KTP) yang sedang disiapkan Pemprov, ia mengaku sedang dikembangkan. “Iya, kita akan kembangkan sampai ke sana,” katanya.

Namun demikian, pria yang akrab disapa WH itu mengatakan, masih melakukan kajian lebih lanjut bagaimana mekanisme aturannya dan peruntukannya secara tepat. “Kita akan kaji lebih lanjut,” cetus mantan Walikota Tangerang itu.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menambahkan, pihaknya sedang mengidentifikasi permasalahan dan aturan hukumnya. Termasuk mengintegrasikan untuk program kesehatan, pendidikan, dan lainnya. “Nanti kalau sudah dibahas lebih detail, kami informasikan agar tidak salah informasi kepada masyarakat. Kita akan kaji dahulu aturannya, penggunaannya, dan dalam kaitan kesiapan anggaran,” ujarnya.

Andika mengaku sedang mengatur waktu teknis pengkajiannya. Sebab, banyak terget prioritas yang harus dicapai. Mulai dari penataan Kawasan Banten Lama, pengaplikasian sistem online di semua organisasi perangkat daerah (OPD). “Ke depan juga kaitan dengan pendidikan, kesehatan, ini kan harus kita genjot,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengatakan, kartu multiguna dirancang untuk pemberian program bantuan sosial. Misalnya, bansos, Jamsosratu, PKH, RTLH, dan bansos lainnya. Program itu sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi bahwa semua bantuan disatukan menjadi bantuan nontunai. “Pas dengan itu, Pak Gubernur juga menginstruksikan,” katanya.

Proses pendistribusiannya, menurut Nurhana, akan dikerjasamakan dengan Bank Indonesia. “Kita koordinasi dengan BI, ditunjuk tiga bank penyalur, yakni BNI, Bank Banten, dan Bank Jabar,” katanya.

Khusus Bank Banten, akan mendistribusikan bagi penerima Jamsosratu di Kota Serang. Selebihnya, pada tujuh kabupaten kota akan didistribusikan melalui BNI. “Bank Banten akan menyalurkan 3.900 sekian penerima Jamsosratu khusus Kota Serang, terus BNI selebihnya karena penerima Jamsosratu itu 48.150. Dan, Bank Jabar, akan diberikan kesempatan menyalurkan bantuan sosial lainnya. “Model RTLH, JSODK, dan lain sebagainya,” kata Nurhana.

Kata dia, meski awalnya didesain untuk sekadar pemberian program bansos, tidak menutup kemungkinan ke depan akan digunakan pada program kesehatan, pendidikan, hingga transportasi. “Jadi, orang pegang kartu ini berhak untuk diberikan pelayanan. Karena kita ingin para penerima manfaat itu dipermudah,” katanya.

Meski belum masuk ke sistem secara utuh, kartu tersebut rencananya akan di-launching pada Jumat (21/7). “Pada intinya, ketika semuanya sudah nontunai, jauh lebih bagus dan menghindari pelanggaran. Itu intinya,” kata Nurhana. (Supriyono/RBG)