Tunjangan anggota DPRD Pamekasan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD belum dihitung. Pemerintah belum menunjuk lembaga appraisal untuk menghitung tunjangan itu.

Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, penunjukkan lembaga appraisal belum dilakukan. Pemerintah menjalin komunikasi dengan salah satu lembaga, tapi belum ada kejelasan.

Menurut Ismail, penghitungan tunjangan itu tidak dilakukan secara mandiri. Tapi, pemerintah bekerja sama dengan lembaga berkompeten. Tujuannya, penghitungan itu maksimal dan profesional.

Politikus Demokrat itu menyampaikan, penghitungan tunjangan anggota dewan sudah ada ketentuannya. Hanya, pemerintah harus melibatkan lembaga yang berkompeten agar hasilnya maksimal. ”Jadi belum diketahui nominalnya,” kata Ismail Kamis (10/8).

Mantan Aktivis PMII itu menyampaikan, jika penghitungan tunjangan itu rampung, bakal dilanjutkan dengan penetapan peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup). Dua regulasi itu sebagai penjabaran dari PP 18/2017 tersebut.

Selain dua regulasi itu, realisasi PP 18/2017 juga butuh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Tanpa Permendagri, regulasi baru yang mengatur tentang tunjangan dewan belum bisa dilaksanakan.

Sampai sekarang, belum ada komunikasi mengenai Permendagri itu. Ismail juga tidak mengetahui turunan PP 18/2017 itu. ”Yang terpenting, perda dan perbupnya siap. Sehingga, kalau Permendagri turun, bisa langsung direalisasikan,” ujarnya..

Selama regulasi baru itu belum direalisasikan, tunjangan dan gaji dewan mengacu pada regulasi lama. Bahkan, mobil dinas yang dipakai anggota legislatif masih bisa digunakan sebagaimana sebelumnya.

Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Zahrul Anam mengatakan, pelibatan lembaga appraisal membutuhkan biaya. Bahkan, diyakini anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit.

Menurut dia, seharusnya penghitungan tunjangan itu dilakukan di internal pemkab. Apalagi, ada tim anggaran (timgar) dari unsur eksekutif dan badan anggaran (banggar) dari unsur legislatif. Apalagi, tunjangan yang nantinya dituangkan dalam perbup itu masih dikoreksi oleh Pemprov Jatim. ”Seharusnya bisa diselesaikan sendiri agar tidak membuang anggaran,” katanya.

 

(mr/pen/onk/han/bas/JPR)

BAGIKAN