Ditanya Terkait Penanganan Gafatar, Ini Respon Sekda Kota Cilegon

Abdul Hakim Lubis
Sekda Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis.

CILEGON – Sekda Kota Cilegon, Abdul Hakim Lubis mengatakan, bahwa penanganan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) bukan wewenang Pemkot Cilegon. Pasalnya, penanganan kelompok tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat. Jadi, sementara ini Pemkot Cilegon menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Abdul Hakim Lubis, usai menghadiri rapat pematangan MTQ XV di kantor Kecamatan Ciwandan, Sabtu (23/1/2016). “Saat ini pemerintah pusat, MUI, TNI dan juga kepolisian, sedang membicarakan terkait penanganan Gafatar. Pemkot Cilegon menunggu keputusan dari mereka. Karena itu bukan wewenang kita, maka kita tunggu saja instruksinya dan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, mengutip berita Koran Harian Radar Banten, Polda Banten mencatat bahwa keberadaan Gafatar ini terdapat di beberapa wilayah Banten. Di antaranya Kabupaten Lebak, Pandeglang dan juga Kota Cilegon. (Ade F)

BAGIKAN