Warteg milik Saeni di Cikepuh, Kota Serang, yang dirazia Satpol PP.

SERANG – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Kota Serang Uhen Juheni kurang sreg dengan usulan Ditjen Otonomi Daerah Kemendari agar Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Perda Pekat) direvisi sebagian.

Ia tidak menghendaki Perda Pekat direvisi gara-gara Satpol PP merazia rumah makan yang buka siang hari di bulan Ramadan, yang menimbulkan polemik di masyarakat. “Masa gara-gara razia warteg Perda Pekat direvisi. Kita berharap tidak ada revisi dengan Perda Pekat karena tidak ada masalah. Perda ini sudah 6 tahun berjalan,” ungkap Uhen saat dihubungi Radar Banten Online, Rabu (15/6).

Uhen menegaskan, jangan sampai Perda Pekat direvisi karena hanya kasus razia warteg, tetapi harus berdasarkan dari kajian atau analisa. “Karena (perda) ini muatan lokal,” kata Uhen.

Ia mengungkapkan, dua minggu lalu sebanyak tujuh perda Kota Serang akan dicabut berdasarkan hasil rekomendasi Biro Hukum Pemprov Banten. Setelah diikomunikasikan, hanya empat perda. “Padahal kenapa tidak barengkan dengan yang empat perda itu,” tambah Uhen.

Uhen menyatakan bahwa Pemkot Serang bisa mengajukan keberatan Perda Pekat direvisi.

Kabag Hukum Pemkot Serang Yudi Suryadi masih menunggu surat resmi dari Kemendagri kaitan dengan usulan revisi Perda Pekat. “Hasil revisi Kemendagri nanti dikirim kita (Pemkot Serang) dan kita saat ini masih menunggu surat revisi. Setelah itu baru dibahas bersama Banperda,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono bersama jajaran Ditjen Otda, Selasa (14/6) di Jakarta, melakukan kajian dan menyimpulkan Perda Pekat perlu ada revisi sebagian. Kata Sumarsono, ada tiga pasal dalam regulasi tersebut yang perlu disempurnakan. Ketiganya yakni Pasal 7 ayat 2 dan 3, Pasal 10 ayat 1 dan 4, seharusnya ayat 1 dan 3, namun penomorannya salah, serta Pasal 22. (Fauzan Dardiri)