SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten temukan alamat pemenang tender salah satu proyek di Pemerintah Provinsi Banten yang diduga bodong. Dugaan tersebut muncul setelah Kejati menyesuaikan alamat kantor di berkas pemenang tender dengan lokasi alamat tersebut.

“Baru satu yang kita temukan, ternyata alamatnya sama, orangnya sudah tidak lagi di situ, apakah bodong, atau pastinya seperti apa masih kita selediki,” ujar Kepala Kejati Banten Agoes Djaja di kantor Kejati Banten, Kamis (7/12).

Menurut Agoes, hal tersebut ditemukan pada proyek pengerjaan tahun 2015, sayangnya, Agoes enggan menyebutkan secara rinci proyek apa dan alamat yang diduga bodong tersebut.

“Sebenarnya belum bisa ungkapkan, tapi saya perlu sampaikan kepada masyarakat, walaupun sudah dilakukan verifikasi ULP (Unit Layanan Pengadaan), ternyata begitu ada laporan dikemudian hari kita temukan,” kata Agoes.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak menampik pernyataan Agoes. Pria yang akrab disapa WH tersebut mempercayai jika hal tersebut benar terjadi.

“Lelangnya masih ada (masalah), perencanaan masih ada, pelaksanaan masih ada, saya akui, karena itu saya minta bantu, karena kita tidak bisa diawasi sendiri,” kata WH.

WH mengaku sangat membutuhkan peranan Kejati untuk menyikapi persoalan di Banten untuk mendorong pembangunan dan Banten yang bersih dari korupsi.

Terkait ULP, menurut WH, Pemprov Banten sudah mulai melakukan penataan di fungsionalnya. “Jangan sampai ada kolaburasi kepentingan dinas dan pengembang, itu kan bisa merugikan negara,” katanya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)

BAGIKAN