SERANG – Dalam rapat paripurna pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten di DPRD Provinsi Banten, Gubernur Banten Rano Karno mengungkapkan, anggaran perubahan ini kemungkina baru bisa terserap mulai pertengahan bulan ini. Artinya, pemprov Banten hanya memiliki waktu efektif untuk menyerap anggaran hanya selama dua bulan.

“Setelah disahkan ini, RAPBD perubahan akan diserahkan kepada Kemendagri kemungkinan akan mulai diserap oleh SKPD pertengahan Oktober,” kata Rano. Jumat (2/10/2015) sore.

Ditemui setelah paripurna, Rano mengatakan, hal tersebut merupakan mekanisme yang harus dilalui dalam proses perubahan APBD. Kemendagri akan mengkaji perubahan APBD selama dua pekan.

Kendati hanya mempunyai sisa waktu yanga cukup minim, Rano mengaku Pemprov bisa menyerap anggaran tersebut. “Kan semua sudah diploting, Insya Allah bisa terserap, kita harus optimis,” kata Rano.

Sementara itu, seperti yang telah diberitakan, setelah melakukan evaluasi anggaran, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Suharta mengatakan, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten,pada Triwulan III mencapai 42,52 persen atau Rp 3,804 triliun dari pagu anggaran Rp 8,947 triliun. Sementara, progres fisik mencapai 50,73 persen dari target 65,44 persen.

Dari catatan evaluasi serapan anggaran, diketahui sejumlah SKPD yang serapan anggaran sangat rendah. Beberpa SKPD tersebut diantaranya, Dinas Sumber Day Air dan Pemukiman (DSDAP), Biro Perlengakapan dan Aset, Dibas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), RSU Malimping, dan Dinas Pendidikan (Dindik).

Untuk diketahui, dalam APBD perubahan ini, APBD Banten mengalami peningkatan dari APBD yang sebelumnya sebesar Rp 8,947 triliun menjadi Rp 9,264 triliun. (Bayu)