CILEGON – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon Sahruji mengaku belum mendapatkan salinan surat apapun terkait dengan adanya wacana hak suara Kadin Cilegon yang dibekukan sehingga tidak memiliki suara dalam perhelatan Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Kadin Banten yang akan dilaksanakan pada 31 Maret mendatang. Sebaliknya, pengusaha asal Suralaya ini mempertanyakan alasan hasil keputusan rapat yang membahas persiapan dan perkembangan Musprov Kadin Banten yang dilaksanakan pada 20 Maret lalu dilakukan di kantor Kadin Pusat, yang menyatakan bahwa tidak adanya hak suara itu lantaran Kadin Cilegon sedang menghadapi masalah hukum.
“Masalah hukum dari mana? Siapa yang menggugat Kadin Cilegon? Saya tidak merasa dalam proses hukum. Karena sampai saat ini saya tidak pernah menerima surat undangan apapun dari pengadilan untuk mengikuti sidang. Apalagi somasi, kami tidak merasa mendapat somasi,” ungkap Sahruji kepada sejumlah awak media di Kantor Kadin Cilegon, Senin (23/3/2015).

Kata dia, pihaknya saat ini sudah melakukan rapat pleno internal Kadin Cilegon dan telah menetapkan tujuh pengurus Kadin Cilegon untuk mengikuti Musprov dan memberikan hak suaranya. “Memberikan suara itu adalah hak kami. Untuk itu akan kami perjuangkan hak suara kami itu. Kami tidak memiliki kepentingan apapun di Musprov, tapi tidak ada alasan pula hak suara kami dibekukan, karena kami adalah pengurus yang sah dan memiliki SK,” terangnya.

Ia mengatakan, justru pihaknya malah telah mendapatkan undangan dari panitia Musprov Kadin Banten untuk mengutus tujuh orang pengurus Kadin Cilegon guna memberikan hak suaranya. “Sampai hari ini kami bingung, karena tidak menerima surat tembusan apapun yang menyatakan hak suara Kadin Cilegon itu dibekukan,” jelasnya. (Devi Krisna)