SERANG – Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Serang Rohman mengecam rencana pola penanganan pekerja seks komersial (PSK) oleh Dinsos Kota Serang dengan cara mengarak. Lantaran Pemkot bisa menggunakan instrumen hukum.

“Kalo niatannya untuk menjerakan, Pemkot seharusnya dapat menggunakan instrumen hukum yang ada seperti Perda (Peraturan Daerah) Pekat (Penyakit Masyarakat) atau KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” kata Rohman kepada radarbanten.com, Senin (20/4/2015).

(Baca : Waduh! PSK yang Kena Razia Bakal Diarak Dinsos Kota Serang)

Dikatakan Rohman, pola rehabilitasi untuk PSK juga dianggap belum maksimal, hal ini dikarenakan Dinsos baru sebatas mendata dan belum melakukan pembinaan dengan serius. “Sangat tidak perlu itu, mengarak PSK,” kata Rohman.

Selain itu, lanjut Rohman, Perda Pekat selama ini hanya macan kertas saja sementara implementasinya nol besar. “Seharusnya perda tersebut dapat dijadikan landasan penegakan hukum di Kota Serang, termasuk salah satunya persoalan PSK,” jelasnya. (Fauzan Dardiri)

BAGIKAN