Iman Santoso Paraf Pencairan Dana Jaspel

SERANG – Pencairan dana jasa pelayanan (jaspel) kesehatan RSUD Banten tahun 2016 atas sepengetahuan Wadir Umum dan Keuangan RSUD Banten Iman Santoso. Hal itu diungkapkan Bendahara Pengeluaran RSUD Banten Dian Sita di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (11/10).

“Koordinasi dengan Kasubag Keuangan Pak Endat. Koordinasi SPM, diparaf. Wadir Umum dan Keuangan, paraf juga,” kata Dian saat bersaksi untuk terdakwa Direktur RSUD Banten drg Dwi Hesti Hendarti.

Jawaban itu diungkapkan Dian setelah dicecar pertanyaan oleh anggota majelis hakim Yusriansyah mengenai pencairan dana jaspel. “Direksi boleh enggak dapat lima persen dari dana jaspel?,” tanya Yusrianyah.

Dian mengaku tidak mengetahui. Beberapa kali pertanyaan majelis hakim dijawab tidak tahu. Terkait insentif yang diterimanya sebagai pegawai RSUD Banten, Dian pun mengaku tidak tahu. “Enggak tahu,” kata Dian.

Dian mengaku merasa tertekan dan stres menjadi saksi perkara dugaan korupsi senilai Rp 17,8 miliar tersebut. “Ya (stres-red),” kata Dian menjawab anggota majelis hakim Donny Suwardi.

“Anda enggak usah takut, enggak usah beban. Sampaikan, karena kalau ketahuan bohong risikonya berat. Ini untuk putusan terdakwa, Anda juga kalau memberikan keterangan palsu bisa dipidana,” saran Dony.

Terpisah, Kasubag Akutansi RSUD Banten Wahyu juga menjadi saksi. Dia juga mengaku tidak mengetahui terkait dana jaspel.

“Yang mengeluarkan kebijakan (tambahan jaspel) lima persen siapa?” tanya anggota hakim Yusriansyah.

“Tidak tahu,” jawab Wahyu.

Diakui Wahyu, setiap bulan menerima insentif. Tetapi, dia mengaku lupa mengenai nominalnya.

“Tidak tahu (insentif tiap bulan-red). Kadang dibayar tiga bulan sekali,” jawabnya.

“Kan bisa dihitung tiga bulan itu berapa besarnya, dibagi tiga. Itu kan tahun 2016, sekarang 2017, baru setahun, masa lupa,” kata Ketua Majelis Hakim Sumantono.

“Kalau tiga (bulan) dibagi tiga itu satu, Pak,” jawab Wahyu. Sontak jawaban Wahyu disambut tawa pengunjung sidang.

“Anak SD juga tahu kalau tiga dibagi tiga itu satu, tapi besarnya berapa,” timpal Sumantono.

Namun,Wahyu mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan RSUD Banten memang anggarannya tidak masuk dalam pembukuan keuangan. Di antaranya pembelian hewan untuk kurban, pembuatan logo RSUD Banten, kunjungan kerja atau studi banding, penguatan karakter pegawai atau character building, dan lain-lain.

“Kurban masuk ke pembukuan?,” tanya JPU Kejari Serang AR Kartono.

“Tidak ada,” jawab Wahyu.

Sekira pukul 17.15 WIB persidangan diskors dan dilanjutkan usai Salat Magrib. “Sidang kita skors dulu,” kata Sumantono.

Sesuai surat dakwaan, Dwi Hesti Hendarti didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 miliar lebih. Nominal kerugian negara itu sesuai dengan hasil audit Inspektorat Provinsi Banten atas penggunaan dana jaspel tahun 2016.

Pada 28 Desember 2015, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD disahkan. Dalam dokumen tersebut, target pendapatan retribusi jaspel RSUD Banten tahun 2016 tercatat sebesar Rp 14,3 miliar. Sementara, belanja jaspel RSUD Banten diusulkan Rp 6,2 miliar. (Merwanda/RBG)