SERANG – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten, pada Triwulan III mencapai 42,52 persen atau Rp 3,804 triliun dari pagu anggaran Rp 8,947 triliun. Sementara, progres fisik mencapai 50,73 persen dari target 65,44 persen.

Dari catatan evaluasi serapan anggaran, diketahui sejumlah SKPD yang serapan anggarannya sangat rendah. Beberpa SKPD tersebut diantaranya, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Biro Perlengakapan dan Aset, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), RSUD Malingping, dan Dinas Pendidikan (Dindik).

“Dilihat dari realisasi penyerapan anggaran, DSDAP 6,56 persen atau Rp58,423 miliar dari anggaran Rp832,839 miliar,” ungkap Sekda Banten Ranta Suharta, Minggu (20/9/2015).

Sedangkan realisasi serapan Biro Perlengkapan dan Aset baru mencapai 9,18 persen atau Rp13,883 miliar dari anggaran Rp137,386 miliar, RSUD Banten serapannya 16,55 persen atau Rp32,546 miliar dari Rp164,164 miliar, Dinas Kesehatan serapanya 26,35 persen atau Rp37,874 miliar dari Rp105,872 miliar, Distamben serapannya 26,72 persen atau Rp20,439 miliar dari Rp56,069 miliar.

Kemudian, RSUD Malimping serapannya 31,71 persen atau Rp7,562 miliar dari Rp16,284 miliar, dan Dindik serapannya baru mencapai 32,44 persen atau Rp107,517 miliar dari Rp223,955 miliar.

Menyikapi hal ini, pekan lalu Gubernur Banten Rano Karno memanggil seluruh kepala SKPD di Pendopo Gubernur KP3B.

Berdasarkan data dihimpun, APBD Banten tahun 2015 sebesar Rp8,947 triliun, sampai dengan akhir Agustus realisasi keuangan 42,52 persen, atau Rp5,143 triliun, dan sisa anggaran 57,48 persen atau Rp5,1 triliun.

Sementara itu, 23 SKPD yang masuk daftar merah beberapa diantaranya, Distanak, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Pemerirntahan, BKPMPT,Dispora, Badiklat, Kantor Penghubung, DBMTR, Dishutbun, Dishubkominfo, DKP, Disnakertrans, BLHD, dan Disbudpar. (Bayu)