SERANG – Pihak kenadziran Kesultanan Banten merasa prihatin dengan kabar kisruhnya Kesultanan Jogjakarta. Sumber gonjang-ganjing tersebut lantaran adanya sabdaraja Sultan Hamengkubuwono X yang menobatkan putri sulungnya menjadi calon penerusnya yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun. Ia oleh Sang Ayah dinobatkan sebagai putri mahkota dalam Sabdaraja kedua yang diucapkan di Sitihinggil, Keraton Yogyakarta pada Selasa, 5 Mei 2015 lalu.

Kejadian ini terus menjadi kontroversi yang menyulut respons dari berbagai kalangan tak terkecuali dari pihak Kenadziran Kesultanan Banten. “Sultan Jogja tidak arogan, keluarga juga tidak arogan. Dengan musyawarah Insya Allah selesai dengan baik, husnul khotimah,” ujar Tb Abbas Waseh kepada wartawan, Jum’at, Serang (8/5/2015).

Melalui jalan musyawaran internal keluarga Kesultanan Jogjakarta, menurutnya, terutama dalam penyelesaian gesekan antara pihak kesultanan dan publik awam. “Dawuh dan sabda yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwonon X tersebut hanya diperuntukkan bagi internal Kesultanan Jogjakarta, tidak untuk umum. Maka penyelesaiannya juga harus melalui internal kesultanan,” terangnya.

Terkait adanya penolakan dari internal keluarga terhadap sabdaraja Jogja tersebut, ia berharap itu bukan sebuah dari kehancuran Kerajaan Mataram. Karena dirinya berharap agar Kesultanan Jogajakarta yang merupakan keturunan Kerajaan Mataram tetap berdiri walau akan dipimpin oleh perempuan. “Terkait dengan tanda-tanda Mataram runtuh mungkin. Tapi semuanya kita serahkan kepada Allah SWT,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun, ganjalan bagi keputusan Sultan Hamengkubuwono X ini adalah peraturan pencalonan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyebutkan gubernur harus dijabat oleh laki-laki. Syarat menjadi gubernur menurut Pasal 18 ayat C dan M Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Bunyi ayat C, bertakhta sebagai Sultan Hamengkunuwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Sedangkan secara eksplisit pada ayat M, menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Syarat itu akhirnya disetujui DPRD Yogyakarta Maret lalu. (Wahyudin)