SERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten mengungkapkan, titik rawan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ada pada dokumen pengajuan. “Paling rawan terjadi pada proses awal, oleh karena itu, jumlah lembaga penerima bantuan diminimalisir dari 830-an menjadi 82 lembaga agar proses verivikasi berjalan baik dan sesuai aturan,” papar Kurdi saat ditemui setelah membuka acara seminar pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di aula Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Kamis (19/3/2015).

Penyerahan dokumen pengajuan merupakan tahap pertama yang menentukan, pasalnya berhak atau tidaknya lembaga mendapatkan bantuan ditentukan dalam tahapan ini. “Jika tidak layak untuk apa, dan dari pengajuan juga besaran kebutuhan diketahui. Sekali lagi saya tegaskan sangat naif jika pengajuan tidak ada penganggaran ada, hal ini lah yang membuat pengajuan dokumen rentan masalah,” papar kurdi.

Untuk menyikapi kemungkinan masalah terjadi, Kurdi menyarankan SKPD membuat tim khusus untuk mengawasi proses pengelolaan dana hibah dan bansos. “Masalah terkait bansos yang terjadi belakangan ini merupakan pelajaran pahit bagi Banten, dan kita upayakan agar tidak terjadi lagi,” katanya. (Bayu)