SERANG – Perubahan status 46 desa menjadi kelurahan di Kota Serang membuat 46 kepala desa (kades) menjabat sebagai penjabat lurah sampai jabatan itu diisi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai lurah definitif. Berdasarkan Perda tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, para kades itu diberi penghargaan jabatan maksimal empat tahun setelah masa bakti mereka sebagai kades berakhir.
Dari 66 kelurahan di Kota Serang, 20 kelurahan sudah ada sejak Kota Serang berdiri dan jabatan lurah sudah terisi PNS. Sementara, dari 46 desa yang baru jadi kelurahan, tinggal 41 kelurahan yang dipimpin oleh penjabat lurah. Sementara, lima lain telah diisi PNS karena mantan kades berhalangan.

Kepala Sub Bagian Bina Wilayah Bagian Pemerintahan Pemkot Serang, Muslim Sholeh mengatakan, tahun ini tidak ada satu pun kades yang berakhir masa jabatan sebagai penjabat lurah. “Mulai tahun depan baru ada. Kalau masa jabatan mereka berakhir, baru jabatan lurah diisi PNS,” ujar Muslim, Jumat (5/6).

Muslim menguraikan, tahun depan, ada enam penjabat lurah yang masa jabatannya berakhir. Kemudian 13 orang pada 2017, 21 orang pada 2018, dan terakhir satu orang pada 2020.

Kata dia, dengan berakhir masa jabatan para penjabat lurah, Pemkot Serang tentu harus mempersiapkan personel untuk mengisi jabatan tersebut. Apalagi, jabatan itu diperlukan karena kelurahan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Ia mengatakan, saat ini saja, para perangkat kelurahan mayoritas masih diisi para perangkat desa yang notabene adalah non PNS. “Masih banyak kasi-kasi (kepala seksi-red) di kelurahan diisi oleh tenaga honorer malah tenaga magang karena jumlah PNS di Pemkot masih terbatas,” tutur Muslim.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang Farach Richi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan berkonsultasi dengan Sekretaris Kota Serang Mahfud untuk pengisian jabatan lurah. Sementara ini, pihaknya telah melakukan pemetaan.

Kata dia, kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, itu memang menjadi perhatian. Hanya saja, pengisian lurah dari PNS harus dilakukan secara bertahap. “Ya, ada beberapa kasi yang belum diisi PNS karena tenaga teknis kami terbatas. Kalau semua diisi ke kelurahan, SKPD juga akan timpang,” ujar Farach. (nna/run/dwi/RB)