CILEGON – Janji manis pasangan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla untuk menciptakan kebijakan yang pro rakyat saat kampanye Pilpres lalu dipandang sebagai isapan jempol belaka. Dari sekira 60 janji kampanye Jokowi-JK dianggap belum ada realisasi sama sekali saat pasangan itu menjabat sebagai kepala negara. Hal itu diungkapkan sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Kota Cilegon saat unjuk rasa di depan Rumah Dinas Walikota Cilegon, Senin (6/4/2015).

“Aksi ini adalah sebuah penyadaran politik bagi masyarakat, dengan adanya rezim baru ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia semakin total menganut sistem neolibelarsme dan neoimperialisme,” ungkap Rezaldi Harisman, Pengurus Wilayah Gema Kota Cilegon.

Indikasi itu, kata dia, terlihat jelas di era pemerintahan Jokowi. Di jaman SBY, lanjut Rezaldi, liberalisme itu sudah terlihat kendati belum sempurna, seperti yang terlihat dalam sistem pengelolaan migas yang diserahkan pada mekanisme pasar. “Di jaman Jokowi-JK, sistem yang tidak diinginkan itu semakin jelas terlihat. Janji dalam kampanyenya itu sebagai pasangan yang diusung partai wong cilik, selalu yang didengungkan adalah semua kebijakan yang pro rakyat. Tapi itu hanya sebatas janji. Faktanya, dalam pengelolaan migas, harga minyak itu kembali diserahkan pada mekanisme pasar dan malah mengakibatkan terjadi beberapa kali perubahan harga,” jelasnya.

Pantauan radarbanten.com, mahasiswa melakukan aksinya seraya membagikan selebaran kepada pengendara di jalur protokol lalu long march. Aksi serupa dilakukan di depan gedung DPRD Cilegon. (Devi Krisna)