SERANG – Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) 2008-2011 senilai Rp25 miliar di Rumah Sakit Umum Adjidarmo, Rangkasbitung, terus bertambah. Hal ini diketahui setelah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bersama tim auditor menemukan penambahan jumlah kerugian negara sebesar Rp200 juta.

Sebelumnya tim penyidik Kejati Banten telah menyita uang sebesar Rp3,5 miliar dari Direktur RS Adjidarmo Rangkarbitung Indra Lukmana. Namun setelah dilakukan audit lanjutan, ternyata penyidik bersama tim auditor menemukan kerugian negara dengan total Rp3,7 miliar, atau ada penambahan sebesar Rp200 juta.

Untuk memastikan penambahan kerugian negara ini, penyidik Kejati Banten telah memeriksa Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Adjidarmo Rangkasbitung, drg Meutia Elda.

“Kita periksa untuk pemeriksaan lanjutan untuk mempertegas pemeriksaan yang lalu. Kita klarifikasi hasil auditor menemukan kerugian negara sebesar Rp3,7 miliar,” ujar Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Banten Eben Silalahi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (1/9/2015).

Penambahan uang kerugian negara tersebut, lanjut Eben, kini sudah disita dari tersangka Direktur RS Adjidarmo Indra Lukmana. “Sudah kita sita dari tangan tersangka (Indra Lukmana),” ujarnya.

Finalisasi jumlah kerugian negara ini, kata Eben, sangat diperlukan pihak Kejati Banten untuk melengkapi berkas persidangan.

Pantauan di Kejati Banten, Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Adjidarmo Rangkasbitung, drg Meutia Elda mendatangi Kantor Kejati Banten sekira pukul 09.00 WIB. Ia langsung menuju ruang penyidik Kejati Banten untuk menjalani pemeriksaan.

Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap ketiga pejabat oleh tim penyidik Kejati Banten ini terkait kasus dugaan korupsi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), di Rumah Sakit Adjidarmo, Rangkasbitung 2008-2011. Sebelumnya kasus ini ditangani oleh Kejari Lebak namun hingga dua tahun berjalan, kasus ini sempat mandek dan baru dilajutkan penyidikannya oleh Kejati Banten. (Wahyudin)