SERANG – Pemberlakuan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menggantikan UU Nomor 32 tahun 2004, salah satunya mengatur vertikalisasi instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Nantinya, Kesbangpol akan menjadi instansi pemerintah pusat di bawah Kemendagri.

Kesbangpol merupakan aparat negara pada masa orde baru yang kini hanya sebagai aparat daerah. Salah satu alasan penting mengapa Kesbangpol akan kembali menjadi instansi vertikal karena Kesbangpol dianggap memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan baik terutama dalam menangkal aliran sesat dan gerakan radikalisme yang muncul di daerah.

“Yang menajalankan empat pilar kebangsaan terkait keamanan dan ketertiban, itu salah satunya (peran) Kesbangpol. Pada saat kejadian Poso, Ambon, Mesuji, Presiden bingung harus ke mana. Makanya Kesabangpol itu akan dijadikan instansi vertikal di bawah Kemendagri,”
jelas Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina kepada wartawan, Rabu (11/3/2015).

Nantinya, lanjut Nina, ada beberapa pegawai yang otomatis menjadi pegawai pusat di bawah Kemendagri dan digaji dari APBN. “Orang-orangnya dari kita (pegawai daerah),” katanya.

Selain Kesbangpol, tugas seperti penyuluh, juga akan menjadi pegawai pusat. “Wilayah tugas tetap di daerah, tapi mulai dari pakaian dan gaji akan dari pusat. Nanti tinggal kita data. Tapi yang pasti kelembagaan akan langsung di bawah pusat,” tegasnya.

Untuk lebih lanjut, Nina mengatakan bahwa Pemda masih menyiapkan pendataan dan instruksi teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Teknisnya seperti apa kita tunggu dari pusat. Karena ini undang-undang, maka daerah harus siap,” ujarnya. (Wahyudin)