Ketua DPRD Banten Hadiri Diskusi dan Sosialisasi Pilgub Kepada Pemilih Pemula

0
2327

SERANG – Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah menjadi keynote speaker dalam acara diskusi dan sosialisasi Pilgub Banten kepada pemilih pemula di rumah makan Kebon Kubil kemarin, Rabu (8/2).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pokja Wartawan Harian Cetak dan Elektronik Pilgub 2017 tersebut Asep mengaku sangat mengapresiasi kegiatan semacam itu.

“Sosialisasi perlu terus dilakukan agar masyarakat Banten secara merata mengetahui adanya Pilgub Banten tahun,” ujarnya.

Masyarakat menurutnya harus mengetahui hajat besar demokrasi tersebut karena pada hajat ini menentukan siapa sosok yang akan memimpin Banten selama lima tahun ke depan.

“Apa yang dipilih oleh masyarakat menentukan Banten ke depan, karenanya masyarakat harus bisa menggunakan haknya sebijak mungkin,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengajak seluruh elemen ikut memantau proses pemungutan, penghitungan suara (Petungsura) pada pelaksanaan Pilkada Banten 2017 yang akan diselenggarakan Rabu, (15/2). Selain itu, bersama meningkatkan partisipasi pemilih.

Komisioner KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri mengatakan, selain meningkatkan partisipasi pemilih, pihaknya meminta semua elemen termasuk wartawan dan mahasiswa mengawal proses petungsura. “Setiap proses dalam petungsura harus dikawal secara bersama-sama,” ujar Syaeful.

Ia menjelaskan, saat ini sudah masuk pada proses tahapan inti, yaitu menjelang H-7 pelaksanaan petungsura. “Wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi tentunya diharapkan mampu ikut serta melakukan pengawasan,” katanya.

Selain itu, kata dia, KPU sudah melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi terhadap segmen pemilih, salah satunya pemilih pemula. Ia mengaku, sampai saat ini memang persoalan tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggara Pilkada terus saja menjadi persoalan, dan terus dicarikan solusi. “Kalau kita melihat di Australia jelas, menjadi pemilih itu menjadi kewajiban.

Karena sanksinya apabila warganya tidak datang menggunakan hak suaranya, maka yang bersangkutan tidak dilayani bila mengurus persoalan kependudukan,” katanya. (ADVERTORIAL/DPRD PROVINSI BANTEN)