SERANG – Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Suradi mendukung tuntutan Tenaga Non PNS atau Tenaga Bantu Operasional Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Serang menjadi PNS. SUradi menilaidi Kota Serang masih membutuhkan optimalisasi peran Satpol-PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda).

“Di Kota Serang masih kekurangan petugas Satpol-PP. Karena masih banyak petugas Satpol PP yang belum PNS. Tentu kita setuju dengan pengangkatan petugas yang Non PNS sesuai dengan tuntutan mereka,” ungkap Suradi kepada radarbanten.com via telpon seluler, Selasa (19/5/2015)

Dikatakan Suradi, setiap tahun DPRD mengesahkan antara 2 sampai 4 perda. Tentu Kota Serang sekarang harus membuka diri, salah satunya terkait Satpol-PP sebagai penegak perda. “Ini sudah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 pasal 256 ayat 1, dan juga PP Nomor 6 Tahun 2010. Tentu kita mendukung, langkah selanjutnya menunggu hasil audiensi Banpol-PP Pusat dengan Komisi II DPR-RI,” katanya.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi I DPRD Kota Serang Iis Ismail. Ia mendukung secara penuh agar Banpol PP/non PNS untuk menjadi Satpol PP (PNS). Lantaran dengan adanya peningkatan status tersebut, penegakkan perda di Kota Serang dapat lebih maksimal.

“Selama ini kan masih kurang maksimal, karena bagaimana pun ketika mereka di lapangan masih kerap terbentur dengan payung hukum yang ada. Karena itu, kami mendukung agar segera dikeluarkannya Kepres tersebut, karena mereka yang turun ke jalan kan harus punya pegangan hukum. Sehingga dengan adanya payung hukum ini, penegakkan hukum dapat lebih maksimal,” kata Ismail.

Diketahui sebelumnya, Puluhan anggota tenaga non PNS atau Tenaga Bantu Operasional Polisi Pamong Praja (Banpol PP)Kota Serang, menggelar aksi di halam gedung DPRD Kota Serang, Senin (18/5/2015). Dalam tuntutannya mereka meminta dukungan DPRD untuk mendorong Komisi II DPR-RI agar mendorong dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan pegawai Banpol. (Fauzan Dardiri)
BAGIKAN