SERANG – Komisioner KPU Kota Serang Fierly Murdliat Mabruri mengatakan, partai politik kesusahan mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008, lantaran masih terjadi ketidaksepahaman soal implementasi antar parpol.

“Laporan keuangan parpol dibuat samar, padahal pelaporan ini sudah tertuang dalam undang-undang,” ungkap Fierly saat berdialog tentang ‘Urgensi Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik’ di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin (16/3/2015).

Sementara itu, Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Atmawijaya mengatakan, pihaknya mengakui masih banyak keterbatasan di dalam partai terutama berkaitan dengan sumber daya manusia. “Kalau kita, setuju perlu ada pengawasan dari luar, namun terganjal dari aturan internal partai, tentu salah satunya kelemahan SDM,” ungkap Atma.

Lebih lanjut Atma mengatakan, terkait dengan persoalan tersebut ke depan KPU sebagai pelaksana pemilu harus mengadakan diklat keuangan partai. “Bantuan keuangan yang melalui APBD dan APBN sebenarnya itu tidak cukup, namun hal tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, karena jelas dalam nomenklaturnya yakni untuk pendidikan politik dan kesekretariatan,” kata Atma. (Fauzan Dardiri)

BAGIKAN