ilustrasi (.net)

SERANG – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Pandeglang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menyarankan agar KPU Tangsel dan KPU Kabupaten Pandeglang segera mengirimkan surat permohonan pelantikan kepada Pemerintah Provinsi Banten.

Menurut komisioner KPU Banten Syaiful Bahri, dengan adanya keputusan MK tersebut, secara otomatis kedua pasangan terpilih sah sebagai walikota dan bupati terpilih. Dan KPU masing-masing pun menyusul langkah yang sebelumnya telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, yaitu mengirimkan surat permohonan pelantikan kepada Gubernur, dalam hal ini Biro Pemerintahan, yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh Provinsi ke Kemendagri.

“Saya dengar-dengar juga kan isunya pelantikan akan dilakukan serentak oleh Presiden di Istana Negara,” papar Syaiful saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Jumat (22/1/1016).

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Kusmayadi mengaku sudah mengajukan surat permohonan pelantikan untuk Kabupaten Serang dan Kota Cilegon ke Kemendagri. Karena sejauh ini, menurutnya, baru dua daerah tersebut yang mengajukan surat permohonan tersebut.

“Dengar-dengar juga pelantikan akan dilakukan Presiden, tapi kita serahkan sepenuhnya pada regulasi yang berlaku, kita tunggu keputuaan dari Kemendagri,” paparnya.

Sementara Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriatna mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 100 Tahun 2015, masing-masing DPRD penyelenggara Pilkada (DPRD Tangsel dan Pandeglang) harus segera menggelar rapat paripurna istimewa untuk mengumumkan hal tersebut.

“KPU Tangsel dan Pandeglang sudah melakukan rapat penetapan kemarin siang. Sekarang tinggal DPRDnya paripurna istimewa agar KPU bisa segera mengusulkan surat permohonan pelantikan kepada Pemprov Banten,” papar Agus melalui telepon seluler.

Untuk pelantikannya, menurut Agus, berdasarkan informasi yang dihimpunnya dilakukan oleh Gubernur Banten Rano Karno, mewakili Kemendagri. Namun pelantikan tetap dilakukan secara serentak setelah Kemendagri memberikan surat ketetapan atas masing-masing kepala daerah.

“Gubernur yang melantik, kalau Presiden nanti melantik pas Pilgub. Itu sudah sesuai aturan yang berlaku, sekarang bukan dilakukan oleh dewan pelantikannya,” papar Agus. (Bayu)