Komisioner KPAI Retno Listyarti

SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang dianggap kurang komunikasi dengan masyarakat dan Pemerintah Pusat terhadap persoalan SDN Sadah, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang tak kunjung terealisasi dibangun.

Dalam kurun waktu dua tahun lebih, pembangunan SD Sadah terkatung-katung. Terutama, soal lahan yang belum menemui kesepakatan harga.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menganggap Pemkab Serang kurang tanggap menyelesaikan persoalan ini. Hal ini diutarakan oleh Komisioner KPAI Retno Listyarti saat berkunjung ke SD Sadah, Kabupaten Serang, Kamis (7/12). Terlebih ketika lahan yang tidak sesuai aprasial, Pemkab tidak segera berkomunikasi dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.

“Mengatasi SD Sadah ini bisa menggunakan APBN. Ketika tidak ada kesepakatan harga soal lahan. Tapi Kemendikbud tidak pernah tahu soal ini. Karena tidak ada komunikasi dari Pemkab.”

“Bukan hanya Pemkab, tapi anggota DPRD-nya pada kemana. Mereka kan, yang menyepakati dan menyetujui anggaran. Kita disini harus bersinergi demi pendidikan berkualitas,” kata Komisioner KPAI lagi.

Retno menjelaskan, pemerintah harus segera merealisasikan untuk dibangun kembali SD Sadah. “Kami akan menulis surat pada Kemendikbud, Kepala Daerah untuk menanganinya. Sekolah ini, masuk sekolah negri bukan sekolah swasta,” ujarnya.

Terkait rencana sebelumnya yang akan dipindahkannya siswa dan siswi SD Sadah ke SD Sentul, Retno khawatir ada permasalahan baru. Permasalahan itu, kata dia, misalnya masyarakat tidak mau menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan.

“Kalau peduli pada pendidikan dan perubahan SDM, Pemkab harus mengutamakan dan menganggarkan SD Sadah. Ini udah cukup darurat loh,” tuturnya.

Saran dia, bila Pemkab memiliki anggaran sedemikian terbatas. Kata Retno bisa mengajukan anggaran melalui Dirjen Sekolah Dasar dan Menengah Kemendikbud RI. “Satu dua miliar itu nggak mahal bagi negara untuk urusan investasi manusia,” tukasnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).

BAGIKAN