Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo angkat bicara soal Pejabat Daerah yang sering meninggalkan wilayah kerjanya. Seharusnya, mereka memanfaatkan mayoritas waktu untuk membangun daerah. Bukan pergi ke luar daerah, atau malah keluar negeri dengan alasan yang dibuat-buat.

Politikus PDIP itu sendiri memaklumi jika seorang pejabat daerah mengajukan izin pergi untuk berobat. Namun yang terjadi malah terkesan memanfaatkan pemakluman itu. Setiap minggu ada saja pejabat yang keluar kota atau berkunjung ke negara lain dengan alasan beragam.

“Termasuk sering, ada yang minggu pertama sakit, oke, minggu kedua izin umrah, minggu ketiga ketiga keluar negeri. Keempat izin ke luar negeri lainnya, kok enggak sekali jalan. Jadi apapun pejabat daerah itu sebanyak mungkin waktunya di daerah,” ujar Mendagri di kantornya, Jakarta, Kamis (20/8).

Saat ini, sanksi yang diberikan Kemendagri hanya sebatas peringatan saja. Tapi, jika pejabat yang sering melancong itu bermain-main dengan penyerapan anggaran di daerah, Tjahjo bakal bertindak tegas. Ia mengakui sudah menetapkan aturan jika mereka tak bekerja sesuai arahan.

“Kita ada kebijakan khusus. Kalau sampai penyerapan anggaran minim, ya jangan salahkan ada pengurangan dana alokasi khusus (DAK) dan sebagainya,” sambung Tjahjo.

Sebelumnya, para pembantu presiden sempat geram dengan ulah pejabat daerah khususnya di Papua. Hal itu dipicu absennya mereka saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke sana. Bahkan, kejadian itu sampai berulang dua kali.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu contohnya, menuduh pejabat daerah di Papua tidak memiliki rasa hormat. Menhan sampai tak habis pikir bagaimana kejadian memalukan itu terulang. Seharusnya, mereka paham akan jadwal Presiden yang akan mengunjungi wilayah kerja mereka sehingga tidak mengalihkan tugas penyambutan pada Sekda.

“Itu dimana hormatnya coba sama presiden. Mereka tak pernah di situ, di Singapura lah, dimana,” kata Ryamizard belum lama ini.

Menurut kabar yang beredar, sikap Gubernur Papua itu dilatar belakangi hasil tambang emas di Papua yang dikelola Freeport tidak dapat dinikmati masyarakat lokal. Sehingga perlu mengadakan protes untuk menunjukkan keseriusan mereka dengan tidak menyambut Jokowi. Disinggung kabar itu, Ryamizard semakin geram.

Menurutnya tidak perlu Papua memikirkan Freeport, karena anggaran untuk Papua sudah cukup besar.

“Enggak usah pikirin Freeport. Ada Rp 37 triliun APBD kita buat Papua. Dibagi coba, sekitar tiga juta penduduk, mewah itu. Tiap penduduk dapat ratusan juta. Tapi hormatnya di mana dua kali presiden ke sana enggak dijemput gubernur,” tegas mantan KASAD itu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut B Panjaitan sepakat menindak tegas para pejabat daerah yang sering mangkir. Dia mengatakan, pihaknya sedang merumuskan sanksi konkret terkait hal ini.

“Kami sudah membahas dengan Mendagri bahwa banyak pejabat-pejabat di daerah yang sering tidak tinggal di daerah pemerintahannya. Banyak membuang-buang waktu di Jakarta dan di tempat lain. Dan kami bersepakat akan mengambil menindak tegas sesuai peraturan berlaku terhadap pejabat yang meninggalkan posnya dalam kurun waktu tertentu,” ujar Luhut.

Berdasarkan data pemerintah pusat, seringkali ditemukan pejabat daerah yang keluar wilayah tugas. Hal tersebut memberi dampak minimnya pembangunan di daerah.

Luhut tidak menjabarkan rinci pejabat daerah mana saja yang sering melakukan itu, namun ia mencontohkan satu daerah seperti di Papua.

Kepala Staf Kepresidenan ini menekankan kewajiban pemerintah daerah yang harus benar-benar dijalankan. Di antaranya seperti memberi contoh pada masyarakat yang mereka pimpin. Selain itu, Pemda juga diwajibkan terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui permasalahan mereka.

“Pejabat-pejabat daerah, terutama di Papua juga harus membuktikan melaksanakan tupoksinya memberikan contoh memberikan tauladan, kalau mereka itu pemimpin yang berada di lapangan, di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan,” kata Luhut.

Hal ini akan diimbangi dengan kontribusi pemerintah pusat terhadap daerah. Luhut menjanjikan akan terus meningkatkan dukungan. Terlebih di Provinsi Papua, dari konektivitas, infrastruktur, ekonomi serta pembanguan.

Nantinya, kesan pengabaian pemerintah pusat terhadap daerah akan sirna.

Untuk itu, pejabat-pejabat daerah harus bisa membuktikan dan menjadi contoh dengan menjalankan tugas pokoknya sebagai pemimpin di daerah. Terutama bisa akrab dan berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan meninggalkan daerahnya untuk ke ibu kota atau ke tempat lain, terlebih ke luar negeri.(adn/JPNN)