CILEGON – Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Banten Bambang Poerwanto Sumo mengaku menerima banyak laporan terkait masih adanya pelajar di Banten yang tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) lantaran terkendala administrasi. “Beberapa minggu terakhir ini kita buka posko pengaduan khusus UN. Ternyata masih ada pelajar yang tidak bisa ikut UN cuma karena belum membayar sejumlah administrasi. Seharusnya itu tidak boleh. Persoalan itu mendominasi pengaduan yang kami terima,” ungkapnya kepada radarbanten.com saat ditemui tengah melakukan pengawasan UN Online di SMKN 1 Cilegon, Senin (13/4/2015).

Persoalan itu, kata dia, menjadi perhatian pihaknya lantaran akan berdampak pada psikologis dan mental pelajar yang seharusnya berkonsentrasi pada ujian yang akan mereka hadapi. “Seharusnya pelajar itu yang terpenting diikutkan dulu dalam ujian, bila perlu mereka tidak harus mengetahuinya. Kan urusan administrasi itu bisa menyusul antara pihak sekolah dan orang tua pelajar. Kalaupun mereka tidak mampu, kan bisa dibuktikan melalui keterangan tak mampu,” tambahnya.

Kendati tak menyebutkan nama sekolah yang melakukan pelanggaran itu, namun mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon ini menegaskan, untuk menindaklanjuti persoalan itu pihaknya akan segera memanggil pihak sekolah. “Setidaknya pihak sekolah kita harapkan mendapat teguran dari dinas, agar persoalan itu tidak lagi terulang,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis menegaskan tidak ada persoalan itu terjadi di Kota Cilegon. “Di kita tidak ada, apalagi Cilegon juga sudah memberlakukan SPP gratis untuk sekolah negeri. Kalaupun terjadi, yah paling di sekolah swasta. Tapi kalau memang ada laporan itu, akan kita tindak,” katanya. (Devi Krisna)

BAGIKAN