JAKARTA – Sikap paniitia kongres dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dinilai telah merendahkan kehormatan dan kewibawaan Presiden Joko Widodo, ketika sama sekali tidak memberikan kesempatan baginya berpidato, dalam kongres yang digelar di Bali, 9-12 April kemarin.

“Bahkan untuk sekadar menyapa peserta kongres pun panitia tidak memberikan waktu. Itu jelas keterlaluan. Bagaimanapun Presiden itu simbol negara yang wajar diberi penghormatan dalam penyelenggaraan acara resmi partai yang dihadirinya,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Senin (13/4).

Atas sikap tersebut, ada kesan PDI-P dan Megawati seperti ingin melecehkan simbol negara. Karena telah menjadi semacam konvensi ketika menghadiri acara resmi partai, presiden selalu diberi kehormatan menyampaikan sekapur sirih.

“Lebih parah lagi, sekadar memberi salam kepada presiden pun tidak dilakukan. Presiden benar-benar ‘dikacangin’ di acara itu. Sungguh tidak beretika,” katanya.

Menurut Said, PDI-P boleh saja menyebut Jokowi sebagai kadernya. Memang begitu faktanya. Tapi tidak bisa dilupakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, jabatan presiden melekat dalam diri Jokowi selama 24 jam penuh.

“Artinya, di manapun Jokowi berada, dia adalah Presiden Republik Indonesia. Dia datang ke Bali dengan pesawat kepresidenan. Dia bertolak dari bandara menuju arena Kongres pun dengan fasilitas sebagai seorang presiden. Jadi tidak pantas PDI-P memosisikan Jokowi hanya sebagai kader atau petugas partai,” katanya.

Sebelumya diketahui, Jokowi memang tidak diberi mendapat agenda memberikan pidato kenegaraan selama Kongres IV PDI Perjuangan. Jokowi datang ke acara tersebut juga bukan diundang, melainkan hadir sebagai kader lengkap dengan pakaian kader. (gir/jpnn)