Serang – Rapat Paripurna dengan agenda pemberhentian Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dan usul pengangkatan Rano Karno sebagai Gubernur Banten, dan pemberhentian Rano sebagai Wakil Gubernur Banten diwarnai kericuhan, Kamis (6/8/2015).

Saat Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menyampaikan pengantar sidang, Fitron Nur Ikhsan dari Fraksi Golkar menyampaikan interupsi yang mengundang kontroversi di antara anggota dewan.

“Manajemen ketua DPRD tidak memberikan tahapan yang mencerdaskan anggota. Manajemen DPRD lebih ke arah manajemen sapu lidi, diikat di atas, di bawah didorong. Kami belum pernah diajak rapat memgenai pengisian wakil gubernur,” ujarnya dalam sidang.

Menurutnya, seharusnya rencana pengisian Wakil Gubernur Banten disampaikan jauh hari. “Mengapa tidak jauh-jauh hari mengkaji terkait wakil gubernur, jika saat ini Komisi I dipersilakan melakukan konslutasi ke Mahkamah Agung,” pungkasnya.

Interupsi dari Fitron langsung disambut oleh Tri Satrya Santosa dari Fraksi PDIP. Menurutnya paripurna ini sudah berjalan sesuai mekanisme dan tidak perlu ada sanggahan. “Ini sudah melalui Banmus, tidak perlu curhat dalam paripurna ini,” ujarnya.

Dari pantauan radarbanten.com, setelah Fitron dan Satrya, anggota dewan lainnya mengajukan interupsi. Sebagian mendukung Fitron dan sebagian mendukung Satrya. (Bayu)