SERANG – Direktur Pusat Telah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Panji Bahari Noor Romadhon menilai harus ada review terkait bantuan keuangan dari APBD ke Partai Politik di Kota Serang. Hal ini dilakukan agar partai transparan dalam mengelola anggaran tersebut.

“Dalam kasus dana parpol Kota serang, besaran dana yang ada selain harus di-review, juga harus ditekankan dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas partai terhadap konstituennya,” ungkap Panji kepada radarbanten.com, Sabtu (14/3).

Dikatakan Panji, bahwa hal itu harus di-review seuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 dimana pengelolaan keuangan negara harus efektif, efisien, transparan dan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

“Dari uji akses yang dilakukan oleh Pattiro Banten beberapa bulan lalu untuk tingkat provinsi dapat disimpulkan memang masih belum transparan, sehingga hal ini juga jangan terjadi di Kota Serang,” kata Panji.

Panji menjelaskan, bahwa dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik (KIP), partai termasuk badan publik yang wajib mempunyai standar layanan informasi serta daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Pada pasal 9 UU KIP ayat 2 poin C sudah menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,” jelas Panji.

Diketahui, Pemkot Serang melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan menggelontorkan anggaran hingga Rp1,15 miliar untuk partai politik, yang nilai bantuannya disesuaikan dengan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014, satu suara pemilih dihargai Rp3.548. (Fauzan Dardiri)***