SERANG – Ketua Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kota Serang H Matin Syarkowi menyetujui rencana Dinas Sosial untuk mengarak pekerja seks komersial (PSK) yang telah berulang kali kena razia sebagai upaya sanksi sosial.

“Sebagai hukum sosial, tidak salah, dan kami mendukung langkah Dinsos sebagai sanksi moral itu diarak seperti jaman dulu,” kata KH Matin Syarkowi kepada radarbanten.com via telpon seluler, Senin (20/4/2015).

Kata Matin, pihak Dinsos harus terus melakukan upaya yang terkoneksi menangani PSK. “Ketika PSK terjaring minimal mau dibagaimanakan, ini juga harus ada database, dan juga harus dikembalikan ke kampung masing-masing. Kalaupun dikasih keterampilan mereka sudah terbiasa melakukan hal tersebut,” kata Matin.

Hal Senada diungkapkan Ketua HMI Cabang Serang Awan Anhara. Menurutnya, PSK di Kota Serang terus bertambah lantaran kurang tegasnya Pemkot Serang dalam menerapkan Perda Pekat. Menurunnya, rencana mengarak PSK menandakan tidak adanya hukuman yang membuat jera di Kota Serang. “Kami menilai rencana Dinsos mengarak PSK sangat tepat, namun harus mempertimbangkan etika hukum dan sosial agar tidak terjadi kegaduhan saat prosesnya nanti,” kata Awan. (Fauzan Dardiri)

BAGIKAN