SERANG – Ketua Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kota Serang KH Matin Syarkowi mengatakan, upaya Pemkot Serang mengajukan Raperda yang mengatur atau melegalkan hiburan hanya akan menguntungkan pengusaha hiburan secara materi, namun akhlak dan moral generasi muda tidak terfikirkan.

“Saya hanya mengingatkan secara tegas, apakah pemerintahan Kota serang sudah tidak mau lagi menghargai nilai-nilai religius kita? Apakah dengan adanya tempat-tempat hiburan seperti itu akan bisa mensejahterakan masyarakat luas? Dari mana dan bagaimana cara menghitungnya? Semua itu bohong besar. Karena jika pun secara ekonomi ada keuntungan itu hanya keuntungan untuk pengusahanya,” kata Matin kepada radarbanten.com melalui pesan blackberry messenger, Kamis (28/5/2015).

Ia meminta Pemkot Serang dapat menunjukkan kepada masyarakat mana ada tempat-tempat hiburan itu dapat menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. “Saya pernah bilang kalau pakai bahasa moral sudah tidak didengar, saya atas nama pribadi warga kota serang dan pimpinan organisasi NU siap berdialog dari sisi keuntungan ekonomi,” kata Matin.

Lebih lanjut, Matin menjelaskan, bahwa harus difahami dulu secara spesifik yang dimaksud tempat hiburan yang kami tolak adalah hiburan malam yang sudah lazim sebagai tempat bersenang-senang pria wanita tanpa batas. “Sebut saja, diskotek, pub, karaoke dan lain-lain yang sejenis. Nah kalau yang demikian itu kan sudah bukan rahasia umum bahwa tempat-tempat hiburan semacam itu melekat tempat yang sengaja diadakan untuk itu. Maka jika tempat-tempat seprti itu dilegalkan, justru tentu siapapun ulamanya tidak akan setuju. Mengapa? Karena seperti yang saya katakan tadi yaitu, berarti menghalalkan (melegalkan) sesuatu yng justru menurut agama sudah jelas haram,” kata Matin.

Matin menegaskan, pihaknya menolak legalisasi tempat-tempat maksiat dan hal itu sudah tidak bisa ditawar. Matin mengatakan, pihaknya sudah sering mengatakan dalam dialog-dialog yang diselenggaran elemen Masyarakat, bahwa Pemkot Serang tidak berkonsentrasi membenahi objek-objek wisata religi yng sudah jelas-jelas secara ekonomi menguntungkan.

“Kita saksikan saja misalnya di Masjid Agung Banten. Lihat bagaimana besarnya potensi ekonomi di sana bagi kehidupan masyarakat. Karena itu sangat sia-sia waktu pemkot kalau hanya berkutat pada persoalan tempat-tempat hiburan malam satu sisi, tetapi sisi lain tidak punya ‘naluri’ untuk memberdayakan objek-objek wisata religi dan sejarah yang sudah populer di mancanegara,” jelasnya.

Diketahui, pada rapat Paripurna Senin (25/5/2015) Pemkot Serang mengusulkan tiga Raperda yang di dalamnya usulan peraturan keberadaan hiburan di Kota Serang, yang dimasukkan dalam Raperda Penyelenggaraan usaha kepariwisataan. (Fauzan Dardiri)