Ilustrasi.

Untuk saat ini, tidak ada seorangpun di Indonesia yang popularitasnya  bisa menandingi nama Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ia diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan tidak bisa melaksanakan tugas lantaran menjalani tahanan sebagaimana diperintahkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan divonis 2 tahun penjara sebagai Penista Agama.

Jabatan Gubernur Ahok diberhentikan sementara karena kasus penistaan agama. Lalu Wakil Gubernur  DJarot S Hidayat diangkat menjadi Plt Gubernur hingga masa kepemimpinannya berakhir sambil menunggu  putusan Pengadilan terhadap Ahok mempunyai kekuatan hukum tetap.

Memang patut disayangkan, seorang Gubernur yang sepak terjangnya dianggap bagus dalam soal pembenahan Jakarta, bisa masuk bui. Apa pun pandangan orang, tetap saja label itu bersemat pada diri Ahok karena sudah diputuskan oleh Pengadilan walaupun dalam kacamata hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam proses banding. Namun, dalam kacama sosial, gelar itu sudah resmi disandang Ahok. Meski vonis hakim Pengadilan itu mendapat reaksi dari para pendukungnya, namun hukum tetap berjalan sesuai dengan relnya.

Dengan adanya putusan hakim yang memutuskan Ahok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasa 156 a KUHP, telah menambah yurisprudensi deretan orang orang yang pernah dihukum karena penistaan agama.

Lantas apa yang dapat diambil dari kegaduhan dengan adanya kasus Ahok ini? Menurut pandangan saya, ini merupakan pelajaran bagi siapapun yang memegang amanah sebagai pejabat publik. Pejabat publik atau seorang gubernur merupakan jabatan politik yang lahir dari proses politik pula. Gubernur punya tugas sesuai dengan Undang-Undang dalam memajukan daerah.

Dalam melaksanakan tugas itulah ia akan selalu bersinggungan dengan regulasi yang akan menyentuh banyak orang, oleh karena itu, seyogyanya dalam  membuat regulasi diupayakan tidak hanya memikirkan soal bagaimana memajukan daerah, tapi juga ada keharusan regulasi itu tidak  menyakiti rakyat. Sebab jika hanya berpikir soal kemajuan/perubahan dengan hanya menunjukkan kekuasaannya tapi banyak rakyat yang tersakiti, maka akan menimbulkan pandangan negative dan banyak menimbulkan konflik sosial yang terus menerus, bahkan bisa jadi akan menimbulkan stigma yang buruk secara politis.

Perlu diingat bahwa dalam setiap regulasi, di dalamnya akan menimbulkan sesuatu yang disebut fungsional dan disfungsional. Ambil contoh reklamasi Teluk Jakarta, bisa jadi bagi pengembang atau investor fungsional karena akan menghasilkan keuntungan ekonomis, tapi sangat disfungsional bagi rakyat sekitar yang tersingkirkan karena sangat jelas akan dirugikan secara ekonomis dan sosial.

Bahkan, reklamasi Teluk Jakarta juga telah merugikan kaum nelayan bukan hanya sekitar Teluk Jakarta, tetapi merambah juga ke wilayah Banten yakni munculnya abrasi pantai disekitar wilayah Pontang akibat pengerukan pasir yang diperuntukkan untuk reklamasi teluk Jakarta sehingga masyarakat banyak yang protes.

Tugas seorang Gubernur, bukan hanya bagaimana melaksanakan pembangunan yang diejawantahkan dalam APBD, tapi ia juga mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam konteks inilah seyogyanya Gubernur bisa merangkul seluruh elemen masyarakat/rakyat. Tentu saja dalam melaksanakan tugas sebagai pemelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus mempunyai komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesan pesan pembangunan kepada rakyat agar rakyat merasa tenteram nyaman loh jinawi.

Jika seorang Gubernur terkesan arogan dalam berkomunikasi, menganggap ia punya kuasa segalanya, maka yang muncul bukanlah ketenteraman dan ketertiban, tetapi justru akan menimbulkan  ketersinggungan baik secara personal maupun kelompok, apalagi jika dalam berkomunikasi itu menimbulkan ketersinggungan yang memasuki wilayah paling mendasar yakni tentang keyakinan agama, maka yang muncul adalah  kegaduhan.

Bisa jadi, keterpurukan seorang Ahok baik secara politis maupun sosial, merupakan akibat dari   gagalnya Ahok melaksanakan tugas tugas sebagai Kepala Daerah yang selalu bersinggungan dengan masyarakat. Ahok tidak peduli dengan orang orang yang merasa disakiti, rumahnya digusur secara paksa, tempat orang mencari nafkah baik didarat maupun dilaut dihancurkan sedemikian rupa, Ahok tidak sadar bahwa di antara orang orang yang disakiti itu mendendam rasa terdzolimi.

Hasilnya sudah diketahui bersama, di antara sekian juta rakyat Jakarta, ada ribuan bahkan mungkin ratusan ribu  rakyat yang tersakiti, tidak lagi punya simpati terhadap Ahok, tidak lagi menyalurkan aspirasi politiknya kepada Ahok dalam Pilkada, sebaliknya malah bergabung dengan rakyat yang secara politis bersebrangan dengan Ahok dan hasilnya Ahok kalah dalam Pilkada.

Apa yang menimpa Ahok dalam kasus hukumnya, bukanlah hasil dari kejujuran Ahok, tetapi imbas dari komunikasi yang tidak baik yang dimiliki Ahok sebagai seorang pemimpin sehingga ‘’tersandung” kata-kata yang kemudian diformulasikan  sebagai kata-kata yang bisa dianggap sebagai “penistaan terhadap agama”, dan itu dibuktikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimata hakim siapapun yang bersalah, pasti kena hukuman.

Ahok dihukum bukan karena Ahok korupsi, Ahok juga dihukum bukan karena ia orang jujur, tetapi menurut keyakinan hakim, Ahok telah melanggar ketentuan pasal 156a KUHP sebagaimana telah didakwakan JPU dalam persidangan sehingga ia divonis 2 Tahun Penjara dan diperintahkan untuk ditahan.

Maka dari itu, siapapun yang menjadi Gubernur seperti halnya Anis Baswedan/Sandiaga Uno yang terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur DKI dalam Pilkada 2017, atau Wahidin Halim/Andika Hazrumy yang sudah dilantik sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Banten termasuk yang lainnya, seyogyanya bisa mengambil pelajaran dari kasus Ahok. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang Gubernur dalam menjalankan program pembangunan, di samping harus berpatokan pada ketentuan undang-undang, tapi juga jangan melihat rakyat sebagai kawula  obyek pembangunan yang harus tunduk secara sosial. Jadikan rakyat sebagai mitra yang baik sebab  secara nyata ada yang suka dan ada yang tidak suka, makanya, hati-hatilah dengan rakyat. Selamat mengambil pelajaran.

Moch Nasir, mantan Kepala Desa Gerem Cilegon.