SERANG – Pembahasan Rancangan Perda (Rapreda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana hendaknya melibatkan lembaga sosial yang selama ini aktif menangani bencana seperti Tagana, LAZ Harapan Dhu’afa, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan lain-lain. Hal ini diungkapkan Fitron Nur Ikhsan, salah satu anggota pansus tersebut.

“Hal ini penting agar dapat merumuskan daftar inventarisasi masalah yang aktual. Raperda ini kan secara tekstual lebih terlihat copy paste,” kata Fitron melalui Blackberry messenger, kepada radarbanten.com, Senin (20/4/2015).

Dikatakan Fitron, jika tidak dikuatkan dengan pembahasan yang melibatkan stakeholders atau publik yang luas, nanti perda ini akan menabrak realitas, persoalan di lapangan akan berbeda dengan isi kepala segelintir anggota DPRD.

“Ini kesempatan, publik harus di libatkan, masih banyak yang bolong dalam Raperda. Masak perda penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak mengatur SOP, bagaimana nanti aturan main koordinasi, bukankah dalam hal penanggulangan bencana masalah besarnya selama ini bukan hanya kemampuan sumber daya, tapi masalah sinergi dan koordinasi yang buruk,” kata Fitron.

Selain itu, Fitron menjelaskan, bahwa Pansus tidak boleh tertutup, harus dibuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam pembahasannya. (Fauzan Dardiri)

BAGIKAN