TANGERANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, pemerintah pusat tidak memberikan bantuan keuangan untuk daerah yang mengalami masalah dana dalam pelaksanaan pilkada.

“Mendagri sifatnya hanya menyediakan payung hukumnya sedangkan penyediaan dana dikembalikan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya saat ditemui setetelah menghadiri Musrenbang Provinsi Banten di Hotel Imperial Aryaduta Tangerang, Senin (20/4/2015).

Untuk setiap daerah yang mengalami kekurangan dana, pemerintah daerah tersebut beserta Pemprov bisa melakukan penelurusan anggaran yang bisa digunakan untuk pilkada.

Dana tersebut bisa diambil dari dana hibah atau dana pinjaman provinsi dengan mekanisme yang berlaku. (Bayu)