SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang tidak sanggup merealisasikan pembangunan 12.400 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 1000 lebih ruang kelas yang rusak. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama Pemkab Serang lambat menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Serang.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan 12.400 RTLH bila dikali per rumah sebesar Rp.20 juta. Artinya, sebanyak 200 Miliar lebih alokasi dana yang harus dikucurkan untuk program RTLH.

“Ada 1000 ruang kelas lebih yang masih rusak.
Dan kami juga tidak sanggup untuk menyelesaikan dalam satu dua tahun ini, karena anggaran. Bukannya tidak mau,” paparnya, usai menghadiri Deklarasi Damai Pilkades 2017 di lapangan tenis indor, Pemkab Serang, Kota Serang, Rabu (15/11).

Banyaknya permasalahan Pemkab seperti RTLH dan ruang kelas rusak, tidak diimbangi anggaran yang memadai. Sehingga Pemkab kewalahan mengatasinya.

Dikatakan, selama periodenya program Rutilahu dan perbaikan ruang kelas dikerjakan secara bertahap. Bahkan, Pemkab Serang pun berupaya mengalokasikan anggaran dari Kementrian dan APBD.

“Kami udah engap-engapan disini. Rutilahu, dari pribadi saja sudah iuran. Kami mau apa lagi. Sampai staf udah iuran. Jadi bertahap,” ucapnya.

Kebijakan APBD Kabupaten Serang pun, kata Tatu, memiliki Perda Percepatan Infrastruktur, yang belum terpenuhi, dengan menganggarkan APBD 300 miliar.

Ia tidak bisa membayangkan bagaimana dana sebesar 300 miliyar semuanya dianggarkan pada Pekerjaan Umum. “Dinas lainnya bisa tutup. Ngga semudah itu,” ucapnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).