CILEGON – Pemerhati lingkungan dari Konservasi Bhumi NP Rahardia mengatakan, Pemerintah Kota Cilegon lebih berpihak kepada investor ketimbang keberlangsungan hidup warga yang telah dibebaskan lahannya. Pernyataan itu diungkapkannya menyikapi adanya pembebasan lahan satu kampung di Lingkungan Pasir Sere, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon oleh PT Pancapuri Indoperkasa. Lahan itu rencananya untuk pembangunan pabrik PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), pabrik karet sintetis patungan antara PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) dan Michelin.

“Kalau pemerintahnya hanya memikirkan investasi, dan mengenyampingkan masyarakat, ya susah. Kita belajar dari banyak kasus investasi, mana ada masyarakat yang nasibnya malah lebih baik (setelah lahannya dibebaskan-red). Itu karena pemerintah terlalu berpihak kepada investor. Seharusnya, Pemerintah berfikir bagaimana caranya agar di satu sisi dapat mengakomodir kepentingan investor, namun di sisi lain ada juga keberpihakan melindungi masyarakat,” ujarnya kepada awak media melalui sambungan telpon, Jumat (8/5/2015).

Ia menyesalkan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di lokasi itu yang diklaim Pemkot Cilegon sebagai kawasan industri dan perindustrian. “Bagi saya RTRW-nya ngaco (tidak jelas-red). Kalau di situ sudah ada permukiman masyarakat, mestinya RTRW di situ ya permukiman, bukan industri. Kalau tadinya adalah kawasan permukiman, kemudian diubah menjadi kawasan industri, sudah pasti konflik. Berarti dalam penyusunan RTRW saja, pemerintah sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat setempat. Karena RTRW itu, menyesuaikan kondisi yang sudah berkembang per 25 tahun terakhir,” terangnya.

Kalau dalam penyusunan RTRW itu mendapat penolakan dari warga yang sudah ada di lingkungan itu, terang dia, RTRW itu otomatis tidak bisa ditetapkan begitu saja oleh Pemerintah. (Devi Krisna)

BAGIKAN