Pemprov Kembali Dapat Disclaimer dari BPK

SERANG – Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa Keungan (BPK) yang disampaikan Anggota V BPK RI Dr Moermahadi Soerja Djanegara dalam rapat paripurna DPRD provinsi Banten, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2014 mendapatkan opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat.

“Berdasarkan sejumlah pertimbangan yang mengacu pada kriteria-kriteria dan mekanisme yang telah diatur Undang-Undang BPK kembali Tidak Menyatakan Pendapat atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014,” ujar Moermahadi saat paripurna.

Dikatakan Moermahadi ada enam permasalahan yang mengakibatkan opini tersebut dalam LKPD Provinsi Banten.

Beberapa permasalahan di antaranya, belanja peralatan daerah tidak didukung dengan bukti yang senilai Rp 3,1 miliar, dan hibah dilakukan tanpa proses verifikasi pada proposal pengajuan.

Diketahui, laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 juga mendapat disclaimer dari BPK. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten menemukan beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki. (Bayu)