SERANG – Pendataan aset atau barang milik daerah menjadi bagian hal penting bagi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.  Karena itu,  Pemprov Banten melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD)  Provinsi Banten melaksanakan Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten, Senin (17/7).

Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya Smenjelaskan,  perubahan OPD tahun ini mengakibatkan mutasi aset antar OPD yang sebelumnya satu OPD kemudian menjadi beberapa OPD,   beberapa OPD menjadi satu OPD, dan OPD yang hilang kemudian dipindahkan kepada OPD yang baru.

Selain itu, tahun ini pun ada pelimpahan aset dari kabupaten kota kepada provinsi Banten di beberapa urusan sebesar kurang lebih  Rp 1,4 triliyun dan pelimpahan dari provinsi ke kabupaten kota sebesar kurang lebih Rp 2,7 miliar.

Dengan kondisi seperti itu,  perlu adanya tatakelola aset tetap atau barang milik daerah.  Ini perlu dilakukan untuk mewujdukan bentuk pemerintahan yang baik dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  yang diraih Pemprov Banten tahun ini.

“Diharapkan adanya sinergitas antara setiap pengguna barang dengan pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang,  pembantu pengurus barang, dan pelaksana akuntansi di masing-masing OPD berjalan maksimal,” ujar Nandy.

Kemudian, lanjut Nandy,   perlu adanya koordinasi dan sub koordinasi data petugas SIMAK BMN dan pengurus barang OPD serta pelaksana akuntansi OPD.

Ketua Panitia Rekonsiliasi Belanja Modal Triwulan II Tahun Anggaran 2017 Provinsi Banten Dwi Sarah menjelaskan, kegiatan tersebut  dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola aset dan pemerintahan yang baik sesuai aturan yang berlaku.
Karena,  lanjut Dwi,  melalui kegiatan tersebut pemerintah bisa memperoleh data dan menselaraskan pengadaan tahun anggaran 2017 dari semua OPD di lingkungan Pemprov Banten.
Dengan melakukan rekonsiliasi data pengadaan tahun anggaran 2017 dengan pengurus barang dan pembantu pengurus barang berserta pelaksana akuntansi dan dilakukan secara berkala sehingga data yang dihasilkan bisa diverifikasi dan diklasifikasikan menurut jenis kartu induk barang.
Dari data yang dihasilkan diharpkan akan sangat membantu pengurus dan penyimpan barang  dari semua OPD dalam menyusun laporan triwulan dan semester yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca aset tahun anggaran 2017.
“Rekonsiliasi data ini dianggap penting karena data yang akan dihasilkan dari seluruh pengurus dan penyimpan barang OPD agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah guna meningkatkan tertib adiministrasi pengelolaan barang milik daerah Provinsi Banten,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)