Pemprov Banten Persilakan Penambangan Pasir Laut Dilanjutkan

DOK: Radarr Banten

SERANG – Pasca pencabutan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta oleh pemerintah, Banten menjadi daerah yang terkena dampak kebijakan tersebut. Pasalnya, seperti diketahui pasir yang digunakan untuk keperluan reklamasi tersebut sebagian dari perairan Banten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya menjelaskan, penambangan pasir laut yang sempat terhenti di perairan Banten bisa dilanjutkan asal telah melalui prosedur yang benar.

Salah satu yang harus dipenuhi sebelum penambangan tersebut dilakukan yaitu analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Sepanjang proses Amdalnya benar, tidak masalah. Karena ujungnya di Amdal. Izin tidak akan keluar jika Amdalnya tidak keluar,” ujar Hudaya, Rabu (11/10).

Menurut Hudaya, analisa Amdalnya harus benar dan objektif. Dan yang melakukan proses tersebut adalah orang-orang ahli. Bukan hanya di bidang sumber daya alam, namun juga di bidang masyarakatnya.

Terkait apakah adanya perizinan dari sejumlah perusahaan penambangan pasir, Hudaya mengaku belum mengetahuinya. “Silahkan tanya ke bidang perizinan,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Banten Thoni Fathoni Mukson mengungkapkan, pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi penambangan pasir.

Menurutnya, harus ada kajian dan pertimbangan mendalam sebelum pemerintah mengeluarkan rekomendasi tersebut. “Jangan sampai ini menjadi masalah di kemudian hari,” kata Thoni.

Dijelaskan Thoni, sepengetahuannya, finalisasi pemberian izin pertambangan pasir laut berada di Kabupaten Kota. Namun Pemprov Banten mempunyai andil dalam sisi rekomendasi.

Penambangan pasir laut sendiri menurut Thoni sempat menjadi persoalan yang ramai dibicarakan di Banten. Bahkan gerakan penolakan dari sejumlah masyarakat pun bermunculan. Karena itulah pemerintah diharapkan lebih hati-hati dalam mengeluarkan izin.

Sebelumnya diberitakan, moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta dicabut oleh pemerintah. Kebijakan tersebut pun berdampak pada penambangan pasir di Banten.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi menjelaskan, dengan adanya pencabutan moratorium tersebut, kegiatan penambangan pasir di Banten kembali dilanjutkan karena Banten merupakan daerah sumber bahan material reklamasi.

Menyikapi hal tersebut, Eko menjelaskan, sejauh ini belum ada permintaan pasir laut untuk kegiatan proyek besar tersebut. Sebelum permintaan tersebut ada, Eko mengaku akan berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kita coba bahas dulu, apa yang mesti dilakukan pemerintah daerah,” ujar Eko, Selasa (10/10).

Menurut Eko, sejumlah OPD yang akan diajak membahas persoalan tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kita sampai sekarang masih menunggu arahan tertulis dari pemerintah pusat. Sampai sekarang (moratorium) belum diteruskan ke daerah,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)