SERANG – Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengungkapkan, saat ini Pemprov hanya fokus kepada proses pendefinitifan Plt Gubernur Banten Rano Karno. Sementara untuk urusan wakil gubernur dibicarakan setelah proses pendefinitifan selesai.
“Hal ini mengacu kepada PP RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah,” ujar perempuan yang akrab disapa Nani tersebut kepada radarbanten.com, Rabu (25/3/2015).

Lanjut Nani, dalam aturan disebutkan, jika pendefinitifan dilakukan lebih dari 18 bulan sebelum masa akhir jabatan gubernur, maka perlu adanya wakil, namun jika kurang dari 18 bulan dianggap tidak perlu. “Pak Rano saja belum definitg, jika sudah baru kita bicarakan (posisi wakil gubernur-red),” ujar Nani.

Terkait upaya Pemprov untuk mendorong agar pendefinitifan gubernur, Nani mengaku, Pemprov hanya melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri karena sebelum ada putusan dari presiden, masih menjadi kewenangan Kemendagri. “Kita tidak bisa mendesak Mendagri untuk segera membuat surat pengajuan terhadap presiden. Mendagri perlu payung hukum, dan payung hukumnya itu adalah putusan tertulis dari Mahkamah Agung tentang amar putusan penolakan kasasi terhadap Ratu Atut Chosiyah,” papar Nani. (Bayu)