SERANG – Pemprov Banten tengah memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Guna mewujudkan itu, Pemprov Banten meminta wartawan turut serta dalam mengawalnya.

Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat melakukan diskusi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Sekretariat Wartawan yang terletak di Jalan Syekh Nawawi Albantani, Curug Kota Serang, Kamis (7/12). “Dalam rencana pembangunan yang akan kami lakukan, kami berharap para jurnalis ikut mendorong dan mengawal agar program yang direncakan dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya mengawali dialog.

Mantan anggota DPR RI lalu melanjutkan rencana pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang telah dijadikan prioritas program dalam RPJMD Banten 2017-2018. “Dari pendataan yang kami lakukan, kita menemukan pelayanan dasar harus dilakukan perbaikan,” katanya.

Kata dia, APBD Banten yang sudah disahkan DPRD Banten telah memfokuskan tiga program tersebut. “Yang paling utama kami sangat konsen pelayanan pendidikan lebih baik yang di dalamnya pelayanan administrasi, anggaran dan kualitasnya. Selain itu kami ingin melakukan revitalisasi lagi agar di tiap kecematan di Banten memiliki SMK SMa sehingga kami menggelontorkan biaya untuk ruang kelas dan unit baru,” katanya.

“Pak Gubernur ingin agar SMK/SMA negeri gratis. Di 2018 tidak ada lagi pungutuan di SMK SMA negeri di Banten dalam rangka meningkatkan pengetahuan anak-anak Banten,” sambung Politikus Golkar ini.

Fokus selanjutnya pada bidang kesehatan. Andika mengaku, masih menemukan masyarakat yang belum tercover BPJS saat turun ke masyarakat. Bahkan kerap kali masyarakat harus bolak-balik mengurus administrasi ketika hendak melakukan pengobatan. “Ini sebuah keprihatinan kami agar Pemprov Banten melakukan langkah konkret untuk masyarakat yang tidak mampu berobat,” ujarnya.

Andika yakin bahwa program kesehatan dan pendidikan gratis. Sebab, program ini pernah dilakukan Gubernur Wahidin Halim saat memimpin Kota Tangerang. Bahkan kebijakan tersebut telah diadopsi Sumatera Selatan dan berhasil dilaksanakan sejak 2009. “Ini kebijakan untuk memberikan aksebilitas atau kemudahan bagi masyarakat Banten,” katanya.

Andika melanjutkan paparannya mengenai program pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, program ini untuk mendukung pembangunan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, untuk membuka akses pemerataan ekonomi dan menyelesaikan disparitas pembangunan antara Banten utara dan Banten selatan. “Pembangunan yang merata guna menunjang pemerataan ekonomi. Dan Pak Gubernur sudah sediakan Rp1,4 miliar khusus jalan dan jembatan yang jadi tupoksi Pemprov Banten,” jelasnya.

Selain tiga program tersebut, salah satu program yang tengah fokus dilakukan adalah revitalisasi Kawasan Keraton Kesultanan Banten. Penataan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi wisata kawasan cagar budaya yang menjadi ikon masyarakat Banten. “Penataan kawasan Kesultanan Banten sebagai bentuk penghargaan kami kepada para leluhur di Banten,” kata Andika.
Dialog dengan tema menakar Pembangunan Banten 2018 juga menghadirkan Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina dan Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan. Hudaya dalam paparannya menjelaskan detail setiap prioritas program yang digulirkan pada masa Kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy. “Kata kunci dalam pembangunan bagaimana memelihara dan meningkatkan laju ekonomi karena setiap peningkatan laju ekonomi dapat menurunkan kemiskinan dapat meningkatkan kesejahtaraan karena problem kita ada di kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

Hudaya menilai tepat jika Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy memfokuskan pada tiga program tersebut. “Apa yang dilakukan di dunia pendidikan akan menghadirkan target 2016 ruang kelas baru dan 159 unit sekolah baru karena banyak kecamatan yang punya SMA SMK,” katanya.
Karenanya, Hudaya menilai, penting bagi seluruh OPD menjaga komitmen terhadap pembangunan tersebut. Penting untuk menjaga kualitas program pelaksanakan, bukan hanya sesuai harga satuan tapi bobot pelaksanaan program. “Selanjutnya efesien dan efektifitas terhadap cost yang dilakukan dan aspek ketercapaian program,” ujarnya.

Sementara, Fitron lebih menyoroti peran media sebagai komunikasi pembangunan. “Pembanguan butuh city branding, dan saya ingin arus pembanguann lahir dari para dari jurnalis karena kualitas pembangunan bukan karena pembangunannya tapi komunikasi pembangunannya,” katanya.

Kata dia, city branding ada pada setiap pena para jurnalis. Namun, pemerintah juga jangan alergi terhadap pemberitaan yang bernada kritis dari para jurnalis. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)

BAGIKAN