SERANG – Proses peradilan anak seringkali mengabaikan
kondisi psikologis perkembangan anak. Padahal anak-anak memiliki kondisi mental
yang rentan terhadap kekerasan dan aspek traumatik berkepanjangan. Kondisi
mental anak akan cenderung tidak sehat jika proses peradilan terhadap anak
masih menggunakan mekanisme peradilan seperti orang dewasa.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten
Muhammad Uut Lutfi mengatakan bahwa proses peradilan anak di Banten atau Serang
khususnya masih mengabaikan kondisi mental anak. “Seperti kita lihat
proses peradilan terhadap anak-anak masih seperti orang dewasa. Seharusnya
dibedakan. Hakim tidak boleh memakai baju hakim seperti mengadili orang
dewasa,” jelasnya kepada radarbanten.com, Rabu (23/4/2014).

Penegak hukum, lanjut Lutfi, sebagai pintu utama proses
hukum anak harus lebih peka terhadap hal ini. “Penegak hukum sebagai pintu
awal harus peka,” ungkapnya.

Mengenai sebutan ‘narapidana anak’, lanjut Lutfi sedemikian
rupa harus dihilangkan. “Ini traumatis dan membekas pada anak-anak,”
paparnya.

Lutfi berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan berlaku 31 Juli 2014.
“Mudah-mudahan akan ada perbaikan dengan disahkannya undang-undang
ini,” harapnya.

Nantinya, kata Lutfi, tidak semua anak diproses pidana. Anak
yang menjalani proses hukum di bawah usia 12 tahun tidak harus ditahan namun
dikembalikan dan mendapat bimbingan orang tua. Sementara anak usia 14 tahun ke
bawah, hakim harus menyerahkannya kepada Dinas Sosial setampat.

Catatan LPA Banten, sejak Januar hingga April 2014, 20
perkara kasus anak dalam penanganan. Tiga kasus di antaranya melibatkan pelaku
anak-anak. “Ada yang terkait pelecehan seksual, kekerasan yang dilakukan
oleh oknum guru, dan lain-lain,” jelasnya. (WAHYUDIN)